Tuntutan empat tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Tahun Anggaran 2022 memunculkan desakan agar aparat penegak hukum menelusuri seluruh mata rantai pengambilan kebijakan. LSM Trinusa mempertanyakan apakah pertanggungjawaban hukum dalam perkara bernilai puluhan miliar rupiah tersebut telah mengungkap peran setiap pihak secara proporsional, termasuk pejabat eksekutif dan legislatif yang berwenang pada periode terkait.
Soleman Dituntut 4 Tahun, LSM Trinusa Soroti Dugaan Ketimpangan Penegakan Hukum Kasus Tuper DPRD Bekasi BEKASI — TEMPORATUR.COM SelanjutnyaPeringatan Haornas: Bandung Harus Jadi Kota Olahraga dan City of ChampionsTuntutan empat tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Tahun Anggaran 2022 memunculkan desakan agar aparat […]
Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti konstruksi surat dakwaan terhadap terdakwa Febrie Adriansyah dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tipikor Jakarta Pusat. IPW mempertanyakan tidak dicantumkannya dugaan tindak pidana pemerasan dalam jabatan, suap, dan gratifikasi dalam dakwaan kedua primair, meskipun sejumlah fakta penerimaan uang dan aset disebut telah diuraikan dalam surat dakwaan.
Empat Lawang – Sumsel Temporatur.com Ketua Lembaga KPK Anggkat Bicara,Tindak Tegas Oknum Bidan Diduga Berpraktik Izin Bodong SelanjutnyaMenteri Koperasi Dorong Koperasi Jadi Platform Ekonomi Kolaboratif, Resmikan Kebun Praktik Pertanian UNITADiduga rumah tinggal yang dijadikan tempat praktik Bidan desa atas nama inisial (Y) di desa muara rungga dan Bidan desa atas nama inisial (M) di desa […]
