Pemerintahan

Kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPRD Kabupaten Bekasi menuai sorotan tajam. Warga dan mahasiswa menilai tunjangan lebih dari Rp40 juta per bulan itu tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi sulit.

APA KATA SISKA? BAGIAN II

Temporatur | Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Mengantarkan Penunjang Dari Seluruh Media Platform Digital Siber Menghaturkan Untaian “Selamat Atas Terpilih Sebagai Kepengurusan Di Banjarmasin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banjarmasin periode 2025–2029” resmi dilantik pada Minggu (14/9/2025). Adapun rekan patnership cikal bekal Tahun 2022 merintis dari beberapa Perusahaan Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera,  PT.JST […]

  Temporatur. Com SelanjutnyaSopyan Hadi Terpilih Pimpin RW 08 Puri Nirwana, Unggul dalam Pemilihan Perwakilan 12 RTKota Bandung, Semangat kebersamaan kembali terlihat di Kota Bandung melalui gerakan bebersih kota yang melibatkan 126 komunitas dan lebih dari 1.000 peserta. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menjaga kondusivitas kota Bandung […]

Temporatur. Com Suasana Minggu pagi di Kota Bandung terasa berbeda dengan adanya kegiatan bebersih kota yang melibatkan berbagai elemen masyarakat bersama Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dan penuh antusiasme dari warga, sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan serta kondusivitas Kota Bandung. SelanjutnyaSopyan Hadi Terpilih Pimpin RW 08 Puri Nirwana, […]

Permohonan Surat Khusus Terarah Untuk Problematika Kehidupan Pewarta, Kepada Intitusi Pemerintah Pusat Dan Daerah RI

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) aktif memberikan masukan dalam pembahasan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50 Tahun 2015, Rabu (10/9/2025) melalui Zoom Meeting. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi perbenihan perkebunan yang baru dapat diimplementasikan secara efektif dan realistis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis seperti Kaltim.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, seluruh dana operasional gubernur digunakan untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa dana operasional gubernur dan wakil gubernur bukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan untuk kebutuhan cepat di lapangan yang kembali kepada masyarakat.

Perlihatkan Daerah Anda Dalam Infrastruktur Transparan Tanpa Kalimat Pengurangan!!!