Nasional

Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR RI Mentri ATR/BPN Pastikan Alokasi Plasma Sawit Jadi 30 Persen

Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR RI Mentri ATR/BPN Pastikan Alokasi Plasma Sawit Jadi 30 Persen Temporatur.com, Kaltim– Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis (30/1/2025), Kementerian ATR BPN akan menerapkan kebijakan baru terkait pembaruan HGU (perpanjangan) dengan menetapkan pemberian alokasi plasma sawit naik dari sebelumnya 20% menjadi 30% . Diungkapkan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, untuk pembaruan HGU, pemerintah menetapkan tambahan alokasi plasma sebesar 10%, sehingga total alokasi menjadi 30%. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat lebih besar dari pengelolaan lahan. “Pemegang HGU yang telah menikmati lahan selama 60 tahun (35 tahun + 25 tahun perpanjangan) dan mengajukan pembaruan selama 35 tahun lagi harus memberikan tambahan 10% alokasi plasma. Ini untuk memastikan keadilan bagi masyarakat,” tegas Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakrta pada Kamis (30/1/2025). SelanjutnyaPendaftaran SPMB Ditutup, Operator SMPN 02 Jatireja Sebut Hanya Dinas yang […]

Berita, Daerah

Pencatutan Nama pada Pengurus NPCI Kabupaten Bekasi Berujung Somasi

Jhony August,S.H., M.M Kuasa Hukum  dari Gunawan  (Mbah Geon dalam keterangan nya kepada Temporatur.com mengungkpakan bahwa, dalam sebuah organisasi, pengurus merupakan bagian yang sangat penting untuk menjalankan semua program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun, jika pencatutan nama dilakukan tanpa proses yang jelas dan transparan, hal tersebut bisa merusak citra serta kepercayaan dari publik terhadap organisasi tersebut.

Berita

Meningkatkan Produktivitas Pertanian Eratani Gencarkan Edukasi Teknologi Bagi Petani

“Program Interaksi Eratani bertujuan untuk memberikan wawasan kepada petani tentang bagaimana teknologi drone dapat mempercepat transformasi dalam pertanian, sehingga petani bisa mengelola lahan lebih efisien, mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, serta meminimalisir risiko paparan bahan kimia BERBAHAYA”,ujar Adwin Prama Anas selaku VP. Operations Eratani, Kamis,30/01/2025.

Berita, Daerah

Kinerja Humas DPRD Depok Tida Transparan Informasi Kegiatan Anggota Dewan Dikeluhkan Wartawan 

“Humas tidak profesional dalam menangani wartawan. Kami ini bekerja untuk kepentingan umum dan harus memberitakan fakta dan informasi seputar kegiatan anggota dewan. Ini terkesan ada yang disembunyikan sehingga informasi sangat sulit diperoleh dari humas,” ujar Boby salah satu wartawan media online Cakra Bahayangkara yang bertugas liputan di Kota Depok, Kamis (23/01/25)

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.