Kami akan memastikan informasi mengenai kunjungan ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Selain itu, kami juga akan mengawal aspek dokumentasi dan publikasi acara,” ujar Kadis Kominfo
Kategori: Nasional
Maraknya Peredaran Pil Koplo Di Tangerang Kabupaten, Pemilik Akui Setor Ke Oknum Berseragan Aktif?
Kabupaten Tangerang, – Temporatur.com || Maraknya peredaran Obat-obatan keras terbatas atau lebih akrab ditelinga dengan aebutan pil koplo, terbukti dari hasil penelusuran awak redaksi didapati sebuah toko yang berkedok kosmetik di kawasan Pergudangan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Toko kosmetik tersebut menjual Obat-obatan keras (pil koplo-red) secara ilegal seperti Tramadol, Hexymer Tryek, dan Alprazolam dan lainnya tanpa disertai resep Dokter. Dalam pantauan langsung di lapangan, toko tersebut telah beroperasi selama beberapa bulan dan melayani berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda dan kalangan pelajar. “Kita sudah lama jualan di sini bang, kalau saya hanya jaga toko kalau terkait kordi itu korlap atau bos langaung ke oknum berseragan, ” ujar Rizal kepada Temporatur.com, Sabtu (8/03). SelanjutnyaPejabat Bappenda Kabupaten Bogor Diduga Merangkap Plt Kabid Diskominfo Jadi Sorotan Publik“Kalau terkait kordi itu langsung bos, biasanya Oknum beseragam dari Bintara Pembina Masyarakat, maupun Satuan Unit wilayah setempat, “sambung Rizal. Lebih lanjut Rizal mengungkapkan bahwa praktik […]
Kavling Darul Hasan Residence Tetap Menjaga Kepercayaan Costumer
Pesan saya kepada para Costumer atau calon konsumen kavling Darul Hasan Property saya beritahukan agar tetap yakin bahwa kami pengelola kavling berkomitmen dalam rangka kepengurusan surat- surat terkait proyek Darul Hasan Property (Residence),karena kami juga tidak mau bermasalah, serifikat nya juga hak milik,(SHM) karena bukti kepemilikan tanahyang di akui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan jelas legalitasnya, tegas Andreas.
Cecep Gufron: AMAK Indonesia Janji Ungkap Korupsi Lebih Besar di Tasikmalaya Setelah Tindakan KPK
Temporatur.com TASIKMALAYA, || Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Indonesia mengajak para aktivis anti korupsi juga para mahasiswa dari berbagai kampus untuk bersatu dalam upaya membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. SelanjutnyaPejabat Bappenda Kabupaten Bogor Diduga Merangkap Plt Kabid Diskominfo Jadi Sorotan PublikMengingat semakin maraknya kasus korupsi yang merugikan rakyat, gerakan ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap potensi penyimpangan anggaran serta penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. “Ungkap ketua AMAK Indonesia Cecep Gufron Abdillah Jumat 7 Maret 2025 disela aktivitasnya disalah satu kampus negeri ternama yang berada di Kota Bandung. Aksi nyata yang akan kami lakukan tidak hanya sebatas pada demonstrasi jalanan, namun kami juga akan menginvestigasi, melakukan riset, dan mengumpulkan data yang akurat terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kami juga akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti KPK, Kejagung serta pihak berwenang lainnya untuk memverifikasi temuan-temuan yang ada. SelanjutnyaTanam Serentak […]
Dewan kota Se-DKI Dukung Pemprov DKI Jakarta Terkait SK Pj Gubernur 854
Jakarta, — Temporatur.com || Seluruh anggota Dewan Kota (Dekot) se-DKI Jakarta menilai SK Pj Gubernur Nomor 854 Tahun 2024 Tentang Penetapan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029 sudah cakap administrasi dan tidak bermasalah. Hal itu diungkapkan secara tegas oleh Ketua Dekot Jakarta Utara Hendriansyah Lubis kepada awak media, pada Kamis (6/03) di Jakarta. Penegasan itu dilontarkan menanggapi adanya gugatan dari pihak yang keberatan atas pengesahan SK Pj Gubernur Nomor 854 Tahun 2024. SelanjutnyaPejabat Bappenda Kabupaten Bogor Diduga Merangkap Plt Kabid Diskominfo Jadi Sorotan PublikLebih lanjut menurut Hendriansyah, setiap proses administrasi dan tahapan seleksi yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten. “Gugatan dari pihak yang keberatan tetap kita hormati. Atas dasar itu kami tetap mengawal proses gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Poinnya adalah kami berkeyakinan bahwa Pemprov DKI telah melakukan proses administrasi dan seleksi dengan benar, sehingga […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
