Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) kembali menggugat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini, yang merupakan uji materiil setelah sebelumnya melakukan uji formil, menunjukkan betapa UU yang digadang-gadang sebagai solusi investasi ini terus menuai kontroversi. KEPAL, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, berpendapat bahwa UU CK berpotensi merugikan petani, nelayan, dan masyarakat adat, kelompok yang selama ini rentan terhadap kebijakan yang tidak berpihak.
Kategori: Nasional
Mayjen TNI Ivan Pelealu: Ormas Perlu Perankan Penting dalam Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Mayjen TNI Ivan Pelealu: Ormas Perlu Perankan Penting dalam Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat Temporatur.com | Cibubur SelanjutnyaDari Ketua Karang Taruna Menuju Kursi Desa, Gelombang Dukungan Pemuda untuk Nursidik “Menir” Kian Tak TerbendungMayjen TNI Ivan Pelealu menekankan peran penting Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjaga keharmonisan antara institusi dan kelembagaan negara. Dalam pertemuan dengan para kader Setya Kita Pancasila, Mayjen Ivan Pelealu menyampaikan bahwa Ormas dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan untuk perbaikan kinerja institusi negara, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ormas juga dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dan keharmonisan, serta mengatasi konflik melalui mediasi dan negosiasi. Dengan demikian, Ormas dapat membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. SelanjutnyaHasil Pertanian: Perkembangan Budi Daya Jambu Kristal dan Pisang Sanfres Jadi Gebrakan Wartawan SuaraRealitas.coSelain itu, Ormas juga dapat berperan dalam meningkatkan animo kegiatan di […]
Terkait berita adanya Dugaan Pungutan Liar (Pungli), Masyarakat Desa Macang Sakti Berikan Klarifikasi
Menyoroti maraknya berita di beberapa media tentang Pos Sosial Masyarakat yang ada di Desa Macang Sakti yang diduga menjadi pos pungutan liar (Pungli),Ketua Masyarakat sekaligus tokoh masyarakat. Langsung angkat bicara dan berikan Klarifikasi,karena dia selaku Penggalangan dana sosial dari masyarakat. (Dencik).
SDN 013 Penajam Dipersiapkan Menuju Sekolah Ramah Anak Tingkat Nasional
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tengah mempersiapkan SDN 013 Penajam untuk menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat nasional. Pendampingan intensif dilakukan di sekolah yang terletak di Desa Girimukti ini pada hari Jumat, 19 September 2025.
Kementrian Keuangan RI – Questions Problema Dalam Perpajakan Nasional Di Indonesia “Membongkar Pemain Pajak Di Pusat & Daerah”
Temporatur | Your Acsess Network Is Billing – Murah Tak Membebani Rakyat Indonesia, Semua Harus Memahami Dalam Unsur Ketentuan Tanpa Jeda Akan Di Kirim Pemain Korupsi Pada Suatu Pemerintah Pusat Dan Daerah. Setiap Hak Rakyat Adalah Prioritas Utama Di Kesejahteraan Berdasarkan Pasal 33, Perekonomian Indonesia Harus Lebih Yakin Tersalurkan Kepada Masyarakat Kecil, Menengah Di Indonesia,(19/9/2025), Diatas Hukum Terkait Dan Ketetapan Hukum Negara Republik Indonesia. SelanjutnyaDari Ketua Karang Taruna Menuju Kursi Desa, Gelombang Dukungan Pemuda untuk Nursidik “Menir” Kian Tak TerbendungIndonesia Jadi Smart, Rakyat Semut Yang Di Bicarakan Kecil Pun Bertambah Cerdas Pada Kepentingan Publish Teratur Bijak Dan Mulia. Hal ini, menjadi acuan pembayaran pajak pusat dan daerah tidak sebesar pikulan Pemerintah Republik Indonesia. SelanjutnyaHasil Pertanian: Perkembangan Budi Daya Jambu Kristal dan Pisang Sanfres Jadi Gebrakan Wartawan SuaraRealitas.coDikarenakan anggaran pajak juga, dapat secara signifikan menjadi lebih murah bukan murahan tentunya. Prosesi prosedur ini tercantum terbang sebagai aspirasi masyarakat umum di Indonesia […]
Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi: Pejabat Jangan Pamer Gaya Hidup, Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegasnya terhadap gaya hidup mewah para pejabat serta penggunaan anggaran daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah sambutan resmi di hadapan para pejabat dan masyarakat pada peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah”, serta Sosialisasi KUR Perumahan di Sasana Budaya Ganesha ( Sabuga ), Kota Bandung, Kamis (18/9/2025)
Prioritaskan Usulan dan Harapan Masyarakat, Pemdes Cempaka Timur Bangun Jalan Lapen
Pemerintah desa cempaka timur, kecamatan sungkai jaya kabupaten lampung utara prioritaskan usulan dan harapan masyarakat, untuk merealisasikan pembangunan jalan lapen sepanjang 435.m x 2,5 x 0,05.cm di Dusun 04 (empat) dan Dusun 01 (satu) yang mana melalui anggaran dana desa tahun anggaran ADD-TA 2025
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
























