Perkuat Pengawasan, Taput Dorong Masyarakat Berperan Berantas Rokok Ilegal
- account_circle Suryo Sudharmo
- calendar_month 12 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Taput – Temporatur.com |Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tapanuli Utara terus diperkuat melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Tembakau Tahun 2026 yang digelar di Aula SMA Swasta HKBP 2 Tarutung, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdakab Tapanuli Utara, Ir. David Sipahutar, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, pelaku usaha hingga masyarakat.
Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga, yakni Sonoy Mangatas Bornois Simanullang, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, serta Davy Frederik Hutagalung, Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai.
Turut hadir perwakilan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Jefri Sinaga dari Bappelitbangda, Agus Sinaga dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Marular Daniel M.L. Tobing selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Tapanuli Utara, serta perwakilan Dinas PMPTSP dan Bagian Hukum.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat, khususnya pedagang dan pelaku usaha, agar tidak menjual maupun mengedarkan rokok ilegal.
Selain meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum.
Masyarakat pun diajak mengambil bagian dalam gerakan Gempur Rokok Ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan pengawasan peredaran rokok ilegal di Tapanuli Utara semakin efektif, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum.(NH)
- Penulis: Suryo Sudharmo




Saat ini belum ada komentar