Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Perkuat Pengawasan, Taput Dorong Masyarakat Berperan Berantas Rokok Ilegal

Perkuat Pengawasan, Taput Dorong Masyarakat Berperan Berantas Rokok Ilegal

  • account_circle Suryo Sudharmo
  • calendar_month 12 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Taput – Temporatur.com |Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tapanuli Utara terus diperkuat melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Tembakau Tahun 2026 yang digelar di Aula SMA Swasta HKBP 2 Tarutung, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdakab Tapanuli Utara, Ir. David Sipahutar, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Karena itu, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, pelaku usaha hingga masyarakat.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga, yakni Sonoy Mangatas Bornois Simanullang, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, serta Davy Frederik Hutagalung, Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai.

Turut hadir perwakilan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Jefri Sinaga dari Bappelitbangda, Agus Sinaga dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Marular Daniel M.L. Tobing selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Tapanuli Utara, serta perwakilan Dinas PMPTSP dan Bagian Hukum.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat, khususnya pedagang dan pelaku usaha, agar tidak menjual maupun mengedarkan rokok ilegal.

Selain meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum.

Masyarakat pun diajak mengambil bagian dalam gerakan Gempur Rokok Ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai.

Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan pengawasan peredaran rokok ilegal di Tapanuli Utara semakin efektif, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum.(NH)

  • Penulis: Suryo Sudharmo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterangan foto: Gedung PDAM Tirta Bhagasasi (ft Istimewa)

    Dari Staf Ahli ke Dirut Tanpa Seleksi, Kini Dibuka Lelang Jabatan: Rakyat Disuguhi Drama atau Reformasi ?

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi membuka seleksi calon Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Bhagasasi untuk periode 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui surat bernomor 500/008/Pansel-PerumdaTB/2025 oleh Sekretariat Daerah.

  • Solusi Bisnis Modern: 5 Jenis Pekerjaan Kantoran yang Bisa Dioptimalkan dengan BPO

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Solusi Bisnis Modern: 5 Jenis Pekerjaan Kantoran yang Bisa Dioptimalkan dengan BPO

  • Petani Pengelola Lahan Balai  Benih Kecamatan Pebayuran,  Keluhkan Kebijakan  UPTD yang Tak Berpihak

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PETANI PENGELOLA

    Sejumlah petani penggarap yang mengelola lahan Balai Benih di Kampung Tambun, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemberhentian sementara pengelolaan lahan yang diterapkan oleh UPTD Balai Benih. Kebijakan ini dianggap tidak disertai dengan musyawarah yang memadai dan pemberitahuan yang jelas, sehingga menimbulkan kesan seperti pemecatan tanpa alasan yang sah.

    Dalam pertemuan yang digelar hari ini, Dede, perwakilan dari UPTD Balai Benih Karangharja, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian sementara tersebut diambil sebagai langkah antisipasi akibat pemberitaan yang viral di media. Namun, kebijakan ini tidak memberikan kejelasan bagi petani terkait nasib mereka ke depan, dan tidak melibatkan komunikasi yang baik antara pihak UPTD dan penggarap.

    Selain itu, petani juga mengeluhkan tingginya harga pupuk non-subsidi yang membebani mereka, seperti Pupuk Urea Petro N 46% yang dijual seharga Rp 8.500 per kilogram dan Pupuk PHONSKAH seharga Rp 7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi yang biasanya dijual dengan harga sekitar Rp 2.250 hingga Rp 2.500 per kilogram. Para petani pun menuntut penjelasan mengenai alasan mereka tidak dapat membeli pupuk subsidi meskipun terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Masalah lainnya yang dikeluhkan oleh para petani adalah penetapan harga gabah yang ditawarkan oleh Balai Benih yang dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi para penggarap yang merasa dirugikan. Petani juga menyatakan kesiapan mereka untuk menerima rencana retribusi atau bagi hasil, asalkan pihak UPTD Balai Benih memberikan transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Para petani menegaskan bahwa mereka siap menerima retribusi sebesar Rp 1.500 per kilogram, namun menolak jika besaran retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.000 per kilogram, karena dianggap terlalu memberatkan.

    “Kami selaku pengharap siap terkait dengan cara bagi hasil atau rencana retribusi, namun itu pun jika retribusinya Rp 1.500 per kilogram. Jika ditetapkan Rp 3.000 per kilogram, kami keberatan. Lantas, kami dapat apa jika retribusi sebesar itu? Kami harap pihak UPTD Balai Benih Karangharja dapat lebih transparan dalam kebijakan yang diterapkan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengelolaan yang dilakukan,” ungkap para petani.

  • Clav Digital Ekspansi Jogjakarta: Kembangkan Relasi dengan Warga Kota Gudeg di Jogjakini.com

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Clav Digital Ekspansi Jogjakarta: Kembangkan Relasi dengan Warga Kota Gudeg di Jogjakini.com

  • Anak Bunuh Ayah Kandung di Duga Gara-Gara Telur Ayam

    • calendar_month Minggu, 7 Mei 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Anak Bunuh Ayah Kandung di Duga Gara-Gara Telur Ayam

  • Kenapa Beauty World Pilihan Tepat untuk Belanja Produk Kecantikan?

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Kenapa Beauty World Pilihan Tepat untuk Belanja Produk Kecantikan?

expand_less