Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
- account_circle Suryo
- calendar_month 38 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penyidikan KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP Periode 2009–2024, Kejagung Dalami Dugaan Penyimpangan Tata Kelola
BEKASI — TEMPORATUR.COM
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perseroda Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Tri Adhianto dijadwalkan dimintai keterangan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa Tri dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Anang sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Dugaan Kerugian Negara Mencapai Rp2 Triliun
Perkara yang tengah diusut Kejagung tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama pengelolaan sumur minyak antara PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Kerja sama tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 tahun, yakni sejak 2009 hingga 2024.
Dalam keterangannya kepada media, Anang Supriatna sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran mekanisme dan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.
Nilai tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena dugaan kerugian tidak hanya berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi juga menyangkut pihak Pertamina yang terlibat dalam kerja sama.
Penyidik Telah Memeriksa Sejumlah Saksi
Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto, penyidik Jampidsus telah meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pelaksanaan kerja sama tersebut.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA, penyidik sebelumnya juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pembuktian perkara.
Penyidik turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan, termasuk kantor pemerintahan dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan KSO Migas.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dokumen serta alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama.
Posisi Tri Adhianto dalam Perkara
Pemeriksaan terhadap Tri Adhianto menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bekasi.
Namun, penting ditegaskan bahwa berdasarkan keterangan resmi Kejagung yang diberitakan pada 17 November 2026, Tri dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai kebijakan, tata kelola, serta proses pengelolaan PT Migas Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan penyidikan.
Hingga agenda pemeriksaan tersebut diberitakan, Kejagung masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan korupsi KSO Migas tersebut.
Publik Menunggu Transparansi Penanganan Perkara
Kasus dugaan penyimpangan kerja sama pengelolaan migas dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Pengungkapan perkara ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola BUMD, khususnya dalam pengelolaan aset daerah, kerja sama dengan perusahaan swasta, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.
Masyarakat kini menunggu perkembangan penyidikan Kejagung, termasuk hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan langkah hukum selanjutnya.
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap harus dihormati hak-haknya. Dugaan tindak pidana korupsi masih dalam proses penyidikan dan seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(SUR)
TEMPORATUR.COM — Kritis, Objektif, dan Berimbang.
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar