SEKJEN JMPD DEDEN GUNTARA DORONG PENYERAPAN APBD 2026 KABUPATEN BEKASI MAKSIMAL, JANGAN SAMPAI ANGGARAN MENJADI SILPA

SEKJEN JMPD DEDEN GUNTARA DORONG PENYERAPAN APBD 2026 KABUPATEN BEKASI MAKSIMAL, JANGAN SAMPAI ANGGARAN MENJADI SILPA

BEKASI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD), Deden Guntara, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Ia meminta agar anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dalam APBD murni tercatat sebesar Rp7.703.739.894.279. Sementara dalam APBD Perubahan 2026, rencana belanja daerah tercatat sekitar Rp7,89 triliun.

Besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan program pembangunan yang terukur, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pelayanan publik.

Deden Guntara menilai, penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

“APBD Tahun 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan justru tidak terserap karena lemahnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau persoalan administrasi,” ujar Deden.

Ia juga menyoroti potensi terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama kegiatan yang belum berjalan atau mengalami keterlambatan.

Berdasarkan informasi Pemkab Bekasi pada 2 November 2026, realisasi pendapatan daerah per 30 Oktober 2026 telah mencapai 81,67 persen. Namun, Deden mengingatkan bahwa capaian pendapatan tersebut berbeda dengan realisasi belanja daerah, sehingga keduanya harus dipantau secara terpisah.

“Jangan sampai masyarakat masih membutuhkan perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan lainnya, sementara anggaran yang sudah tersedia justru tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Deden juga meminta BPKAD Kabupaten Bekasi membuka informasi mengenai realisasi belanja masing-masing OPD secara transparan. Masyarakat perlu mengetahui program apa saja yang sudah terlaksana, kegiatan yang masih berjalan, serta anggaran yang belum direalisasikan.

Menurutnya, apabila terdapat anggaran yang belum terserap, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Sebab, SILPA tidak selalu berarti kegagalan penyerapan anggaran, karena dapat pula berasal dari efisiensi belanja maupun faktor lainnya.

JMPD juga mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Setiap kegiatan pembangunan harus tetap mengikuti spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai karena ingin mengejar serapan anggaran di akhir tahun, pekerjaan pembangunan justru dilakukan terburu-buru dan mengabaikan kualitas. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambahnya.

Deden berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memastikan seluruh program APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan, melainkan amanah masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Harapan kami, anggaran APBD 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi hanya karena anggaran tidak dikelola dan direalisasikan secara optimal,” tutup Deden Guntara.

(RED)