Fenomena Pejabat ‘Kejar Tayang’ Anggaran Akhir Tahun 2026, Soroti Transparansi dan Legalitas Harus Tetap Menjadi Penjaga Utama

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Memasuki fase akhir kuartal keempat menjelang tutup buku anggaran tahun 2026, dinamika internal di berbagai Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan penyerapan sisa pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan pantauan berkala di sejumlah Pemerintah Kota dan kantor pemerintahan daerah, kesibukan administrasi terlihat mencolok pada bagian pengelolaan keuangan dan hubungan masyarakat.

Para pejabat struktural dan bendahara pengeluaran disibukkan oleh proses verifikasi dokumen, pencairan surat perintah membayar, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

Pengamat kebijakan publik dan hukum Ferdian Bolon, menjelaskan bahwa anggaran negara bukanlah target yang harus dihabisi, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka penyerapan yang tinggi belum tentu mencerminkan manfaat yang besar jika alokasinya tidak tepat sasaran.

“Kita perlu bertanya secara jujur: apakah setiap rupiah yang keluar pada akhir tahun ini dialokasikan karena memang itu prioritas utama warga, atau karena anggaran tersebut akan hangus jika tidak segera digunakan? Perbedaan kecil ini sangat menentukan kualitas pengeluaran publik kita,” katanya.

Pengamat Ferdian, menambahkan bahwa aspek legalitas harus selalu mendahului kebutuhan administratif. Setiap alokasi, baik yang direncanakan maupun yang revisi di akhir tahun, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan masyarakat.

“Pemerintah memang wajib menyerapkan anggaran secara tepat waktu. Namun kewajiban itu tidak meniadakan kewajiban lain yang lebih tinggi: melaksanakannya sesuai undang-undang dan untuk kepentingan terbaik rakyat. Keduanya harus berjalan beriringan, tidak boleh dikorbankan salah satunya,” jelasnya.

Pengamat Ferdian menyoroti bahwa rilis media yang disebarkan Pemkot dan Pemda kerap kali menciptakan narasi bahwa semakin banyak dana yang dibagikan, semakin baik kinerja pemerintah. Narasi ini perlu diluruskan. Yang lebih penting adalah apakah dana tersebut sampai kepada yang paling membutuhkan dan memberikan dampak jangka panjang.

Masyarakat juga diimbau tidak ragu menanyakan rincian anggaran yang dibagikan di akhir tahun. Data seperti daftar penerima, kriteria penentuan, besaran nilai, dan sumber dana adalah informasi yang terbuka untuk umum. Jika sulit ditemukan, itu justru menjadi tanda tanya besar.

Pemerintah disarankan menyusun laporan khusus dan mudah dipahami mengenai penyerapan anggaran akhir tahun, bukan sekadar rilis berita singkat. Laporan tersebut dapat dipublikasikan di situs resmi daerah sehingga dapat diakses kapan saja oleh siapa saja.

Pengawasan dari unsur masyarakat sipil dan pers juga sangat dibutuhkan pada masa ini. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin berhati-hati pejabat dalam mengelola dana publik di momen krusial penutupan tahun buku.

Penutupan tahun anggaran adalah saat yang menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah. Jika dikelola dengan transparan dan patuh aturan, akhir tahun menjadi penutup yang baik. Namun jika dikelola secara tertutup dan terburu-buru, potensi masalah di masa depan sangat terbuka lebar.

Harapannya sederhana saja, biarkan setiap alokasi anggaran akhir tahun 2026 dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, sehingga tidak ada yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang telah ditutup.