Plt Bupati Bekasi Dorong Perusahaan Optimalkan CSR untuk Infrastruktur dan Peningkatan SDM

Plt Bupati Bekasi Dorong Perusahaan Optimalkan CSR untuk Infrastruktur dan Peningkatan SDM

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mendorong perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi untuk mengoptimalkan penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026 yang mengusung Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid), dengan tema Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Infrastruktur Berkeadilan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KH Makmun Nawawi, Rabu (14/10/2026).

Asep mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk memperkuat kolaborasi pembangunan melalui keterlibatan dunia usaha. Dengan sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri, kontribusi CSR dinilai perlu dikelola secara terarah agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Intinya, kita minta kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, CSR-nya dapat kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita memiliki sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri. Potensi ini perlu disinergikan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Asep.

Menurutnya, kolaborasi CSR menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Dukungan perusahaan diharapkan dapat melengkapi pembiayaan program pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita ingin CSR ini bisa menopang pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, saya mengajak seluruh perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi melalui kolaborasi yang terarah,” katanya.

Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas

Asep menilai, pembangunan infrastruktur perlu menjadi salah satu fokus penyaluran CSR, terutama untuk mendukung perbaikan jalan dan fasilitas umum yang digunakan masyarakat maupun aktivitas industri.

Menurutnya, mobilitas pekerja, kendaraan operasional, dan bus perusahaan turut memanfaatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk membantu mempercepat pembangunan, termasuk di wilayah permukiman dan desa.

“Jalan-jalan kita juga digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, dan bus perusahaan. Ketika ada jalan yang rusak, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya. Karena itu, kami berharap perusahaan yang berusaha di Kabupaten Bekasi ikut berkontribusi melalui CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dapat membantu menjangkau kebutuhan pembangunan yang belum tertangani melalui perencanaan anggaran pemerintah.

Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penanganan pengangguran juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 8,68 persen. Kondisi ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Asep berharap, program CSR tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung peningkatan keterampilan, daya saing, dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

“Kita ingin perusahaan dan pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus membantu mengatasi persoalan pengangguran. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan peluang bagi masyarakat,” tegasnya.

CSR Didorong Terintegrasi dengan Perencanaan Daerah

Asep juga menekankan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program CSR agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Program perusahaan diharapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan yang belum tertangani, menghindari tumpang tindih program, dan mendorong penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

“Kalau program CSR ini kita koordinasikan dan dikumpulkan dalam satu perencanaan, kita bisa melihat kebutuhan mana yang belum tertangani. Misalnya, ada jalan desa yang belum terakomodasi dalam musrenbang, itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asep turut menyampaikan apresiasi kepada pengelola kawasan industri dan perusahaan yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui berbagai program CSR, termasuk dukungan terhadap fasilitas pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap, kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini sudah membantu pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini semakin kuat dan terencana, sehingga CSR benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Pemkab Bekasi Siapkan Roadshow ke Kawasan Industri

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.

Kegiatan tersebut direncanakan menjadi sarana dialog antara pemerintah dan dunia usaha untuk membahas peluang kerja sama, kebutuhan pembangunan, serta mekanisme penyaluran CSR yang lebih terkoordinasi.

Melalui Gerak CSR Solid, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing SDM, memperluas peluang kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

(SS)