APBD DKI Jakarta Dari Rakyat, Oknum PPPK Sudin LH Jaksel Diduga ‘Colong Solar’ di Halaman Kantor

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Dugaan praktik rasuah dan penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini mengguncang internal Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Di tengah besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang dikucurkan untuk operasional kedinasan, seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berinisial RS tertangkap basah nekat melakukan aksi pencurian solar dengan modus ‘kencing solar’ langsung di dalam lingkungan Kantor Sudin LH Jakarta Selatan.

Aksi nekat yang dilakukan oleh RS diduga kuat tidak berjalan sendiri, melainkan terindikasi mendapat lampu hijau atau backup dari oknum pejabat teras di internal Sudin LH Jakarta Selatan.

Pasalnya, objek yang menjadi sasaran penggelapan bukanlah truk pengangkut sampah regular yang memiliki ritasi tinggi pulang-pergi ke TPA Bantargebang, melainkan unit kendaraan derek yang berstatus standby atau siaga setiap hari. Modus operandi ini memicu kecurigaan besar karena kendaraan yang jarang bergerak tersebut anehnya terus mendapatkan jatah pengisian solar rutin sebesar 30 hingga 35 liter per hari.

Sengkarut ini menjadi sorotan tajam lantaran plot anggaran untuk kebutuhan bahan bakar di instansi tersebut bernilai sangat fantastis.

Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, Sudin LH Jakarta Selatan mengelola dana Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus sebesar Rp 24.549.439.200 dengan metode Dikecualikan bersumber dari APBD murni (Kode RUP: 64971277, Januari 2026).

Alokasi dana puluhan miliar tersebut kini diduga kuat bocor dan diselewengkan demi memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.

Merespons skandal ini, Penggiat Anti Korupsi, D Hardian, angkat bicara dan meminta aparat penegak hukum segera turun tangan membedah administrasi keuangan dinas terkait.

Hardian menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran disiplin pegawai biasa, melainkan sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah secara nyata.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen logistik, kartu kendali pengisian, rekaman CCTV, hingga manifes kendaraan dinas wajib segera disita.

“Untuk memastikan dugaan ini, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan dan penggunaan BBM, mulai dari jumlah solar yang dianggarkan, volume yang dibeli, bukti pengeluaran, hingga pencatatan kartu kendali. Data tersebut harus dikonfrontasi dengan jarak tempuh riil dan jumlah ritasi kendaraan di lapangan. Jika ditemukan selisih volume yang tidak masuk akal dari mobil derek yang berstatus siaga itu, pertanyaannya jelas: siapa pejabat yang bertanggung jawab dan ke mana aliran uang haram hasil penjualan solar itu mengalir?”
tegas D Hardian dengan nada geram kepada wartawan.

Lebih lanjut, D Hardian mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Kota (Itbanko) Jakarta Selatan untuk segera melakukan audit investigatif secara radikal tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berbelit.

Dirinya meminta agar sistem pengawasan aset negara diperketat agar uang rakyat dari APBD DKI Jakarta tidak habis menguap di tangki-tangki siluman oknum mafia solar kantor dinas.

Ironisnya, saat dugaan skandal korupsi dan aksi pencurian solar ini dikonfirmasi langsung oleh awak media kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Kasudin LH) Jakarta Selatan, Rizky Febriyanto, pejabat nomor satu di instansi tersebut justru memilih bungkam dan sama sekali tidak merespons rentetan pertanyaan konfirmasi yang diajukan wartawan hingga berita ini diturunkan.

Sikap bungkam Kasudin ini kian memperkuat spekulasi publik mengenai adanya upaya penutupan kasus secara sistematik di internal Sudin LH Jakarta Selatan. Pihak redaksi tetap membuka ruang klarifikasi berimbang bagi pihak jajaran Pemprov DKI Jakarta guna menuntaskan polemik anggaran BBM ini secara transparan.