MANTAN WAKAPOLRI PIMPIN BADAN REFORMA AGRARIA, SENGKETA TANAH DI BEKASI MASUK SOROTAN

MANTAN WAKAPOLRI PIMPIN BADAN REFORMA AGRARIA, SENGKETA TANAH DI BEKASI MASUK SOROTAN

BEKASI —TEMPORATUR.COM

Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri beriringan dengan hadirnya kepemimpinan baru dalam agenda reforma agraria nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dedi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri. Pengangkatannya sebagai Kepala BRAN tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 105P Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden pada 30 September 2026.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri serta Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Dedi.

Kenapa Mantan Wakapolri Ditempatkan di BRAN?

Kehadiran BRAN menjadi bagian dari desain baru pemerintah dalam menangani persoalan reforma agraria dan konflik pertanahan.

Dokumen pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR menyebut BRAN dirancang sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi reforma agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria serta redistribusi tanah.

Namun, pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN masih dalam proses penataan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menyatakan kementerian akan berbagi peran dengan BRAN, termasuk terkait administrasi pertanahan dan penanganan konflik agraria.

Karena itu, menyebut BRAN sebagai “algojo mafia tanah” atau lembaga yang otomatis memiliki kewenangan menyita tanah masih terlalu dini. Kewenangan konkret lembaga tersebut perlu dilihat berdasarkan aturan final dan struktur yang berlaku.

Bekasi dan Persoalan Pertanahan

Kabupaten Bekasi merupakan kawasan dengan perkembangan industri dan urbanisasi yang pesat. Kondisi tersebut membuat persoalan kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan alih fungsi tanah menjadi isu yang terus mendapat perhatian masyarakat.

Sejumlah persoalan pertanahan di wilayah Bekasi juga pernah muncul dalam bentuk sengketa kepemilikan, dugaan tumpang tindih alas hak, konflik penguasaan lahan, hingga persoalan tanah yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan fungsi lahan.

Namun, setiap dugaan mafia tanah maupun dugaan pelanggaran pertanahan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan instansi berwenang.

Kini publik menunggu bagaimana BRAN menjalankan mandatnya setelah dipimpin Dedi Prasetyo.

Bagi masyarakat Bekasi yang selama ini menghadapi sengketa pertanahan, persoalannya bukan sekadar soal sertifikat.

Yang ditunggu adalah kepastian status tanah, transparansi proses administrasi, penyelesaian konflik, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

ATR/BPN dan BRAN, Apa Bedanya?

Kementerian ATR/BPN: memiliki fungsi pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, termasuk administrasi pertanahan dan pelayanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan di daerah.

BRAN: dirancang sebagai lembaga yang menangani agenda reforma agraria secara lebih luas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria.

Pembagian tugas secara rinci antara kedua lembaga tersebut masih dalam proses penataan pemerintah.

Kini bola berada di tangan BRAN.

Apakah kehadiran lembaga baru ini mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk warga Kabupaten Bekasi, akan terlihat dari langkah konkret setelah struktur dan kewenangannya berjalan penuh.

(Opini Redaksi)