Dituduh Jadi Dalang, Mahamuda Gelar Sayembara USD 3.000 Buru Pemilik Akun “Bekasi Masih Kusut”

Dituduh Jadi Dalang, Mahamuda Gelar Sayembara USD 3.000 Buru Pemilik Akun “Bekasi Masih Kusut”

BEKASI — TEMPERATUR.COM

Mahamuda Bekasi resmi membuka sayembara berhadiah USD 3.000 atau setara Rp50 juta lebih bagi siapa saja yang mampu membongkar identitas pengelola akun TikTok “Bekasi Masih Kusut” (atau “Bekasi Makin Kusut”).

Langkah berani ini diambil sekaligus untuk mematahkan tudingan miring yang menyudutkan organisasi tersebut sebagai dalang di balik akun kontroversial itu.

Sekretaris Jenderal Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha, menegaskan bahwa sayembara ini bukan gertakan sambal.

Pihaknya memberikan tenggat waktu ketat selama 7×24 jam bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti valid, bukan sekadar asumsi atau rumor liar.

“Ini serius. Kami siapkan USD 3.000 atau setara Rp50 juta lebih. Siapa yang memiliki informasi dan bisa mengungkap pengelola akun Bekasi Masih Kusut, silakan sampaikan. Termasuk kalau ada yang menuding Mahamuda berada di belakang akun tersebut, silakan buktikan,” ujar Jaelani dengan nada tegas, Selasa,29/9/2026

Untuk menjaga akuntabilitas, Mahamuda Bekasi akan berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Resor Bekasi Kabupaten. Setiap informasi yang masuk melalui nomor resmi Mahamuda Bekasi di 0811-335-538 akan langsung diteruskan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Jaelani menambahkan, uang hadiah ribuan dolar tersebut baru akan dicairkan apabila informasi yang diberikan terbukti akurat dan berhasil mengawal proses penyelidikan kepolisian hingga ke tahap penetapan tersangka.

Langkah hukum ini dinilai mendesak mengingat adanya indikasi kuat pelanggaran UU ITE yang sebelumnya telah dilaporkan oleh elemen masyarakat lain.

“Kami tidak ingin ada tuduhan tanpa pembuktian. Jika informasi itu terbukti membawa sampai pada pengungkapan dan penetapan tersangka, hadiah USD 3.000 siap kami berikan,” pungkasnya.

Waktu terus berjalan. Dalam waktu satu pekan ke depan, Mahamuda menanti keberanian masyarakat yang memiliki data autentik untuk membuktikannya di hadapan hukum.

(SS/Red)