Krisis Air Bersih Melanda Bojongmangu dan Cibarusah, Gunawan Desak Industri Turut Bertanggung Jawab
Musim kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah pada 2026, yang diperparah oleh fenomena El Niño, mulai memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih masyarakat di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusah.
Kondisi tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan musiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu mengambil langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha dan industri.
Pemerhati kebijakan publik, Gunawan, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tidak hanya mengandalkan APBD dalam menangani krisis air bersih. Menurutnya, dunia usaha dan kawasan industri yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bekasi juga harus didorong untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan dasar masyarakat tersebut.
“Industri berkembang di Kabupaten Bekasi, aktivitas ekonominya berjalan, tetapi ketika masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, jangan sampai pemerintah dibiarkan bekerja sendirian. Harus ada tanggung jawab sosial dan kepedulian nyata dari dunia usaha,” ujar Gunawan, 26/8/ 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat membangun skema kolaborasi yang jelas dengan pelaku industri, antara lain melalui bantuan distribusi air bersih, penyediaan sarana penampungan air, pembangunan sumber air alternatif, dukungan terhadap jaringan air bersih masyarakat, hingga program konservasi dan pemulihan sumber daya air.
“Jangan hanya bicara investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ketika masyarakat di sekitar wilayah industri menghadapi krisis air bersih, dunia usaha juga harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.
Gunawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera melakukan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih dan menghitung kebutuhan air masyarakat secara akurat. Data tersebut penting agar bantuan tidak bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari kebijakan penanganan kekeringan yang terencana.
Ia menilai Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri besar seharusnya mampu membangun model kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari pertumbuhan industri. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya. Dan ketika terjadi krisis seperti kekurangan air bersih, dunia usaha juga harus ikut hadir menyelesaikannya,” pungkas Gunawan.
