Jeritan Orang Tua Warnai SPMB, Banyak Calon Siswa Tak Lolos di SMAN 1 Cikarang Pusat dan SMAN 1 Cikarang Timur

Jeritan Orang Tua Warnai SPMB, Banyak Calon Siswa Tak Lolos di SMAN 1 Cikarang Pusat dan SMAN 1 Cikarang Timur

Bekasi – Temporatur.com

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Bekasi kembali menuai keluhan. Sejumlah orang tua calon siswa mengaku kecewa setelah anak mereka tidak lolos seleksi di SMAN 1 Cikarang Pusat maupun SMAN 1 Cikarang Timur.
Keluhan tersebut disampaikan oleh sejumlah warga yang merasa bingung dengan hasil seleksi. Mereka mengaku telah memenuhi berbagai persyaratan sesuai jalur pendaftaran, namun tetap tidak berhasil diterima di sekolah yang menjadi tujuan.

Salah seorang orang tua mengatakan bahwa kegagalan tersebut membuat anaknya merasa kecewa karena telah berharap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
“Kami hanya ingin mendapatkan penjelasan yang transparan. Anak-anak sudah berusaha dan mengikuti seluruh prosedur, tetapi hasilnya membuat banyak orang tua bertanya-tanya,” ujarnya.
Fenomena ini disebut terjadi di berbagai wilayah sekitar Cikarang Timur dan Cikarang Pusat. Tidak sedikit orang tua yang kini harus mencari alternatif sekolah lain karena kuota sekolah negeri yang terbatas.

Sejumlah masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai mekanisme seleksi serta mengevaluasi pelaksanaan SPMB agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pemerhati pendidikan menilai bahwa meningkatnya jumlah lulusan SMP setiap tahun tidak sebanding dengan daya tampung SMA negeri. Kondisi tersebut mengakibatkan persaingan semakin ketat sehingga banyak calon peserta didik yang akhirnya tidak tertampung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Cikarang Pusat, SMAN 1 Cikarang Timur, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas berbagai keluhan yang disampaikan para orang tua. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(DG)