Benahin Bekasi”: Mahasiswa Cipayung Plus Desak Perubahan, Plt Bupati Janjikan Formasi ‘Super Team’
Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi memasuki babak baru.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, pada Senin (6/4/2026) untuk menagih janji perubahan melalui dialog terbuka.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa “Benahin Bekasi” yang sebelumnya digelar sebagai respons atas rapor merah pembangunan di wilayah tersebut.
Tujuh organisasi mahasiswa—HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND hadir membawa dokumen catatan kritis mengenai persoalan mendasar yang dianggap jalan di tempat.
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis mahasiswa secara bergantian memaparkan isu-isu krusial yang terus berulang tanpa solusi konkret. Mereka mendesak agar pemerintah tidak hanya terjebak pada rutinitas administratif, tetapi benar-benar hadir menyelesaikan masalah infrastruktur hingga ekonomi kerakyatan.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritik. Ia justru mengapresiasi keberanian mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah.
“Saya tidak anti kritik. Justru apa yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Mahasiswa ingin berkontribusi, dan itu hal yang sangat positif,” ujar Asep di hadapan jajaran pejabat strategis Pemkab Bekasi, Senin, 6/4/2026.
Asep mengakui ada sekitar delapan hingga sembilan poin tuntutan mahasiswa yang menjadi catatan serius. Untuk menyelesaikannya, ia menawarkan pendekatan kolaborasi yang ia sebut sebagai “Super Team”.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Semua harus terlibat, termasuk mahasiswa, untuk membawa Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia pun berjanji bahwa poin-poin tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Senada dengan pemerintah daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, yang turut hadir dalam forum tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi mahasiswa.
Ia memastikan fungsi pengawasan legislatif akan diperketat, terutama dalam momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Kami akan kawal bersama. Beberapa poin bahkan sudah dalam proses pembahasan di DPRD. Kita akan gunakan LKPJ sebagai instrumen pengawasan yang terukur dan berkelanjutan,” kata Ade.
Dialog terbuka ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi antara pemangku kebijakan dan elemen mahasiswa demi memastikan program “Benahin Bekasi” bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan.
(Red)
