Pemkab Bekasi dan Kemensos Perkuat DTSEN: Satu Desa Bakal Dapat Satu Laptop

Pemkab Bekasi dan Kemensos Perkuat DTSEN: Satu Desa Bakal Dapat Satu Laptop
Keterangan foto : sosialisasi DTSEN bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Rabu (04/03/2026). Sumber : bekasikab.go.Id

Pemkab Bekasi dan Kemensos Perkuat DTSEN: Satu Desa Bakal Dapat Satu Laptop

Bekasi – Temporatur.com

Upaya bersih-bersih data kemiskinan di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kementerian Sosial RI resmi memperkuat integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memastikan bansos tidak lagi “salah alamat” dan tepat sasaran.

Komitmen ini ditegaskan dalam sosialisasi bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Rabu (04/03/2026).

Dukungan Nyata untuk Operator Desa

Sadar bahwa akurasi data ada di tangan operator lapangan, Plt. Bupati Bekasi menjanjikan dukungan fasilitas konkret. Selain pemberian tali asih sebesar Rp500 ribu per bulan bagi operator SIKS-NG, Pemkab Bekasi berencana menambah armada teknologi.

Bacaan Lainnya

“Ke depan, pada triwulan ketiga, kami tambahkan dukungan satu desa satu laptop,” tegas dr. Asep Surya Atmaja.

Ia juga menyebutkan jumlah operator akan disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah penduduk di masing-masing desa agar pendataan lebih profesional.

Instruksi Presiden: Satu Data untuk Semua

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Nantinya, data yang telah diperbarui oleh desa akan diverifikasi oleh Dinas Sosial sebelum ditetapkan oleh BPS sebagai satu-satunya rujukan nasional.

“Data yang baik akan memandu program agar tepat sasaran. Fokus kita bukan sekadar kasih bantuan, tapi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Peringatan Keras Bagi Pendamping PKH
Tak hanya soal data, Mensos juga memberikan “warning” keras kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia meminta seluruh pilar sosial bekerja profesional tanpa ada penyimpangan.

Pemerintah tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi oknum yang terbukti bermain-main dengan hak masyarakat miskin.

Dengan sinergi ini, warga Kabupaten Bekasi diharapkan mendapat kepastian bahwa kebijakan sosial di masa depan akan jauh lebih transparan, presisi, dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi.

(Red)

Sumber : bekasikab.go.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *