Pajak Dibayar, Jalan Dibiarkan Hancur: Warga Pantai Bahagia Akhirnya “Patungan” Perbaiki Jalan Utama
MUARAGEMBONG, BEKASI – TEMPORATUR.COM
Ironi pembangunan di Kabupaten Bekasi kembali memuncak. Di saat anggaran daerah dialokasikan setiap tahun, warga Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, justru harus “merogoh kocek” pribadi demi memperbaiki jalan utama yang kondisinya lebih mirip kubangan kerbau daripada akses publik.
Bertahun-tahun terabaikan, ruas jalan sepanjang 800 meter dari gerbang desa hingga komplek pendidikan kini dalam kondisi kritis. Lubang sedalam puluhan sentimeter menjadi “jebakan maut” bagi petani seperti Pak Slamet yang harus bertaruh nyawa dan harta setiap kali membawa hasil panen ke pasar.
Menanti Janji yang Tak Kunjung Tiba
Keluhan demi keluhan telah dilayangkan ke kantor desa hingga kecamatan. Namun, respons birokrasi yang lamban, alasan klasik alokasi anggaran, dan prosedur administrasi yang berbelit telah memutus asa warga. Saat musim kemarau, warga “makan debu”; saat hujan, mereka “mandi lumpur”.
“Kebutuhan akan jalan layak sudah darurat. Kita tidak bisa lagi menunggu bantuan yang belum tentu datang sementara risiko kecelakaan terus mengintai anak-anak kami yang berangkat sekolah,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Tamparan Bagi Pemerintah Daerah
Aksi gotong royong dan penggalangan dana mandiri yang diinisiasi warga ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketidakmampuan negara hadir dalam menyediakan infrastruktur dasar memaksa rakyat kecil untuk membiayai sendiri fasilitas umum yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Bagi masyarakat atau donatur yang merasa prihatin dengan kelumpuhan infrastruktur di wilayah selatan Muaragembong ini, bantuan dapat disalurkan melalui mekanisme transparansi warga:
Bank BCA
Nomor Rekening: 3432703948
Atas Nama: NURANGGRAENI
Panitia pengelola yang terdiri dari tokoh masyarakat berjanji akan mengaudit setiap rupiah secara terbuka melalui Papan Pengumuman Desa dan grup media sosial warga sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya ketidakterbukaan yang sering terjadi di level birokrasi.
(M2)
