Kritik Keras Rieke Diah Pitaloka, Efisiensi Anggaran Menkeu Purbaya Jangan Korbankan Bendungan Cibeet
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diusung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rieke memperingatkan bahwa penghematan belanja negara tidak boleh dilakukan secara membabi buta, terutama pada proyek infrastruktur vital penahan bencana.
Dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial pada 22 Januari 2026, srikandi parlemen yang akrab disapa “Oneng” ini menegaskan bahwa efisiensi haruslah terukur dan tepat sasaran. Ia menyoroti ancaman pemangkasan anggaran pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cibeet di Jawa Barat yang dinilai sangat berisiko bagi keselamatan warga.
“Saya setuju ada efisiensi anggaran, tapi jangan sampai yang seharusnya dialokasikan Rp1 triliun di tahun 2026 dipangkas drastis menjadi hanya Rp34 miliar,” tegas Rieke melalui akun Instagram resminya saat meninjau lokasi proyek.
Dampak NyataBekasi dan Karawang Terendam
Kekhawatiran Rieke terbukti di lapangan. Memasuki akhir Januari 2026, wilayah Bekasi dan Karawang kembali lumpuh akibat banjir hebat. Data dari BPBD Kabupaten Bekasi menunjukkan setidaknya 173 titik banjir yang tersebar di belasan kecamatan terdampak hujan ekstrem. Di Karawang, banjir bahkan telah meluas hingga merendam 21 kecamatan.
Wilayah hilir Sungai Citarum, mulai dari pemukiman warga hingga Pantai Bakti di Muaragembong, mengalami dampak terparah akibat luapan air yang tak terkendali.
Terkini oada Sabtu 31 Januari beberapa titik tanggul sungai Citarum di wilayah Muaragembong mulai jebol hingga merendam pemukiman warga dan ratusan hektar sawah.
Bendungan Cibeet dan Cijurey Sebagai Solusi Mati
Penyelesaian Bendungan Cibeet dan Cijurey dipandang sebagai solusi permanen untuk mengatur debit air dari hulu ke hilir. Secara teknis, Bendungan Cibeet diproyeksikan mampu menahan sekitar 60% volume air yang mengalir ke hilir Citarum.
Rieke menjelaskan bahwa banjir besar tahun ini merupakan kombinasi dari curah hujan ekstrem dan belum tuntasnya pembangunan fisik bendungan.
“Debit air yang seharusnya bisa diredam hingga 1.000 meter kubik, melonjak menjadi 2.000 meter kubik karena infrastruktur penahan belum siap. Akibatnya, banjir besar tidak terelakkan,” ungkapnya.
Peringatan untuk Kementerian Keuangan
Rieke memperingatkan bahwa memangkas anggaran pembangunan bendungan di saat rakyat sedang bertaruh nyawa melawan banjir adalah kebijakan yang tidak sensitif.
Rike mendesak Kementerian Keuangan untuk segera meninjau ulang skala prioritas efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan proyek mitigasi bencana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan #SelesaikanbendunganCibeetCijuray
#SaveJawaBarat.
(Red)
