Rosan Sebut Praktik “Mempercantik Laporan Keuangan” di BUMN harus Dihentikan!
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan komitmennya untuk memberantas segala bentuk korupsi dan manipulasi laporan keuangan, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan tegas ini disampaikan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (21/10).
Dalam pidatonya, Rosan menyoroti fenomena “mempercantik buku” atau memperindah laporan keuangan secara tidak jujur demi menampilkan kinerja perusahaan yang tampak menguntungkan, padahal realitasnya berbeda. Ia menekankan bahwa praktik semacam itu tak bisa lagi ditoleransi, terutama di bawah kepemimpinannya di Danantara.
“Kadang-kadang dilakukan fraud. Apa itu fraud? Ya, pelaporan yang tidak benar. Tahun depan, saya akan lakukan koreksi terhadap sejumlah laporan keuangan perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar,” ujar Rosan di hadapan para pelaku usaha muda dan profesional yang hadir.
Lebih lanjut, Rosan mengkritisi sistem bonus yang diberikan kepada komisaris atau non-executive director, yang menurutnya tidak umum di banyak negara lain.
“Kalau kita lihat di negara lain, tidak ada komisaris dapat bonus. Karena mereka sudah mendapatkan remunerasi yang baik. Kalau ikut dorong profit, tapi dengan cara mempercantik buku, itu yang bahaya,” tambahnya.
Ia juga mencontohkan kasus ketika sebuah perusahaan BUMN melaporkan keuntungan besar, namun ketika tiba waktunya membayar dividen kepada negara, justru harus meminjam dana dari bank.
“Dividennya besar, tapi begitu diminta dibayarkan, harus pinjam uang dulu. Ini tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Rosan menegaskan Bahwa di bawah Danantara, tidak akan ada lagi toleransi terhadap upaya manipulasi atau laporan keuangan yang menyesatkan. Ia berjanji akan melakukan audit dan koreksi secara menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMN yang dinilai tidak akurat.
Dengan sikap tegas ini, Rosan berharap dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik di lingkungan BUMN, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan milik negara.
(Red)
