LAMPUNG UTARA, temporatur.com –
Ratusan pedagang pasar dekon dan Ganepo kembali bersuara,Namun bukan tepuk tangan yang terdengar, melainkan penolakan—halus namun tegas, lantang namun elegan. Mereka bukan menolak pembangunan, tapi menolak untuk dikorbankan atas nama modernisasi yang tidak berpihak.
Dialog antara para pedagang, pengembang, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Hendri, S.H., pada dasarnya dirancang sebagai ruang sosialisasi. Namun seiring berjalannya waktu, forum itu berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap skema pembangunan pasar yang dinilai janggal dan tak berpihak.
Harga ruko dan lapak yang ditawarkan oleh pengembang dinilai tak logis. Pedagang kecil dipaksa mengukur mimpi di atas nominal yang tak sebanding dengan kenyataan penghasilan mereka. Bahkan, salah satu pedagang kaki lima menyuarakan keresahan itu dengan cara yang menyentuh: “Pak Kadis, turunlah sehari saja jadi pedagang. Rasakan beban kami, jangan hanya duduk di balik meja.”
Namun kritik yang paling tajam dan strategis datang dari Ketua Laskar Lampung, Adi Candra. Dengan sikap tenang namun penuh tekanan, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak bermain-main dengan hajat hidup orang banyak.
“Jika akses jalan ke pasar terus ditutup dengan dalih pembangunan, lalu siapa yang akan datang berbelanja? Jika pembeli tak bisa masuk, bagaimana mungkin pedagang bisa bertahan? Ini bukan soal proyek, ini soal perut rakyat,” tegas Adi dari atas mobil komando di kawasan Alena.
Tak hanya persoalan harga, pedagang juga mempersoalkan lokasi relokasi sementara yang dinilai jauh dari kata layak. Lapak sempit, berlantaikan aspal, berdindingkan baja ringan, dan beratap seng. Pasar yang semestinya jadi tempat mencari nafkah justru berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Ketika hujan turun, dagangan basah. Ketika malam tiba, tak ada jaminan keamanan.
Kondisi ini diperparah oleh realita bahwa tak semua pedagang punya kendaraan. Mereka harus mengangkut dagangan setiap hari, pulang pergi, tanpa tahu apakah esok akan kembali berdagang atau kembali kehilangan.
Melihat kenyataan ini, para pedagang sepakat mengusulkan relokasi ke bekas gedung Ramayana Kotabumi. Lokasi tersebut dinilai lebih representatif, lebih aman, dan memiliki potensi untuk mendatangkan kembali pembeli yang selama ini menjauh karena kenyamanan berbelanja online.
Di sisi lain, Ketua HIPPI Lampung Utara, Sahrul Agus, turut mengkritik keras pola komunikasi pengembang dan pemda yang tidak transparan. “Modernisasi pasar tak boleh menjelma jadi komersialisasi penderitaan. Pedagang bukan angka dalam neraca proyek. Mereka adalah denyut ekonomi rakyat,” ujarnya.
Narasi ini menyisakan pertanyaan besar: Apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya dibungkus sebagai kepentingan rakyat padahal menyimpan agenda bisnis terselubung?
Pasar rakyat bukan sekadar bangunan megah. Ia adalah simbol keberlangsungan hidup kelas menengah bawah. Jika suara mereka tak didengar, lalu pembangunan ini sedang berpihak pada siapa?
