Banpin Belum Aktif, Tapi Sudah Dipromosikan,Mahamuda: Disbudpora Main Citra
Temporatur.com, Bekasi – Kegagalan website Banpin (Bantuan Pendidikan) yang hingga kini belum bisa diakses publik, mendapat kritik keras dari Aktivis Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha. Ia secara terbuka menyebut Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi sebagai lembaga yang gagal menjalankan pelayanan publik berbasis digital.
“Ini bukan lagi soal website belum siap. Ini soal niat dan integritas. Disbudpora terlalu sibuk bangun citra, tapi lupa bangun sistem,” tegas Jaelani kepada media, Senin (16/7).
Disbudpora sebelumnya mempublikasikan program bantuan pendidikan untuk 100 pemuda berprestasi, lengkap dengan poster digital, QR code, dan link menuju situs https://banpin.bekasikab.go.id. Namun, saat publik mencoba mengaksesnya, website tersebut tidak berfungsi dan hanya menampilkan tampilan kosong.
“Mereka buat pengumuman seolah semuanya sudah siap. Tapi faktanya? Nol besar. Formulir tak ada, info tak jelas, bahkan konfirmasi pun tidak disediakan. Disbudpora main-main dengan harapan pemuda,” kecamnya.
Menurut Jaelani, kondisi ini menunjukkan bahwa Disbudpora belum siap masuk era digital namun memaksakan diri untuk terlihat modern.
“Kalau belum siap, jangan diumumkan. Ini program bantuan pendidikan, bukan konten Instagram. Pemuda butuh akses, bukan ilusi,” ujar Jaelani.
Ia menilai bahwa kegagalan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan gambaran buruk dari manajemen birokrasi yang malas evaluasi dan miskin komunikasi.
Jaelani juga mendesak Bupati Bekasi untuk mengevaluasi kinerja Disbudpora secara menyeluruh. Ia menyebut bahwa pemuda Bekasi tidak butuh poster mewah, tapi sistem yang jalan.
“Berani publikasi, harus berani bertanggung jawab. Jangan jadikan Banpin sebagai proyek pencitraan yang hanya menyisakan kekecewaan,” katanya.
Lebih lanjut, Jaelani juga mengkritik keras kuota program Banpin yang hanya dibatasi untuk 100 orang, tanpa kriteria seleksi yang transparan.
“Kenapa cuma 100? Anggaran pendidikan Kabupaten Bekasi itu miliaran. Ini bukan lotre atau undian berhadiah. Ini soal akses yang seharusnya adil dan merata,” tutupnya.
Menurutnya, dengan jumlah pemuda di Kabupaten Bekasi yang mencapai ratusan ribu, kuota 100 orang adalah bentuk pengkerdilan struktural terhadap anak muda. Ia menyebut itu sebagai cara halus pemerintah “membagi remah dan menyuruh sisanya diam”.
