Batam – Riau || Temporatur.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut data yang dimiliki, angka inflasi di daerah tersebut relatif terkendali dengan persentase sebesar 2,46 persen. Angka ini berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,56 persen pada Oktober 2023.
“Dalam hal ini, saya sangat senang melihat penanganan inflasi di Kepri. Para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati aktif dalam menangani masalah inflasi,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di daerah tersebut. Rakor ini diadakan di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, Kepri, pada Jumat, (24/11/2023).
Mendagri menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa terus-menerus naik dalam jangka waktu tertentu, sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan agar angka inflasi tidak terlalu tinggi.
Ia menyebutkan bahwa angka inflasi sebesar 0-10 persen masih termasuk kategori ringan karena perekonomian belum banyak terguncang oleh kenaikan harga yang tidak signifikan. Namun, jika angka inflasi berada di kisaran 10-30 persen, maka termasuk dalam kategori sedang karena perekonomian sudah mulai terguncang. “Sektor pasokan dan permintaan terganggu, distribusi mulai terhambat,” ungkapnya.
Sementara itu, jika angka inflasi mencapai 30-100 persen, maka dikategorikan sebagai inflasi berat dan berpotensi menyebabkan krisis ekonomi, politik, bahkan krisis keamanan. “Jika angka inflasi di atas 100 persen, itu sudah termasuk hiperinflasi, yang artinya perekonomian sudah hancur,” jelasnya.
Mendagri menjelaskan bahwa angka inflasi nasional sebesar 2,56 persen menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Angka ini memenuhi harapan konsumen karena kenaikan harga tidak terasa terlalu tinggi. Namun, kondisi ini juga menguntungkan produsen karena harga barang tidak terlalu rendah.
“Jika angka inflasi terlalu rendah, di bawah 1 persen, konsumen akan senang tetapi petani cabai, petani beras, peternak ikan, petani jagung akan merugi. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan, itu adalah tanggung jawab negara kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar tidak puas dengan capaian inflasi yang relatif stabil. Ia meminta perangkat kerja di daerah tersebut untuk aktif turun ke pasar, terutama ke daerah-daerah terpencil yang rentan terhadap tingginya biaya logistik akibat ongkos transportasi.
Pemerintah Pusat, kata Mendagri, terus berupaya menekan biaya transportasi, terutama transportasi udara, agar tidak terlalu tinggi. Ia juga meminta perhatian khusus untuk daerah terpencil seperti Anambas, Natuna, dan Lingga yang memiliki masalah akses transportasi.
Selain itu, Mendagri juga mendorong masyarakat Kepri untuk menanam cabai. Hal ini karena tingkat konsumsi cabai di daerah tersebut sangat tinggi. Gerakan menanam cabai ini dapat dilakukan untuk menekan harga cabai, terlebih lagi kondisi tanah di Provinsi Kepri sangat mendukung.
“Paling tidak, untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Mereka yang tidak memiliki lahan dapat menggunakan polybag,” jelasnya.
Dengan apresiasi dan himbauan dari Mendagri ini, diharapkan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus ditingkatkan. (Red)
