Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik keras praktik rangkap jabatan sebanyak 30 Wakil Menteri yang saat ini menuai polemik di tengah masyarakat. Bagi Hardjuno, praktik itu tidak hanya problematik secara hukum, tapi juga menunjukkan krisis etika di tingkat elite pemerintahan.
