Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,” jelasnya.
Menurut Ali Sopyan, hal ini disebabkan oleh penambahan nilai dalam invoice yang berasal dari bonus, sedangkan pengurangan nilai invoice berasal dari penyesuaian harga sebesar Rp593.530.745.901,36 dan USD8.641.213,93 serta denda sebesar Rp28.507.161.170,86 dan USD22.440,00. Nilai kalori batu bara, kadar air, kadar abu, dan ketidaksesuaian ukuran ayakan batu bara menjadi faktor utama dalam penentuan penyesuaian harga dan denda, ungkapnya.
Namun, ironisnya, manajemen perusahaan terlihat mengalami kekacauan. Diduga kuat ada sindikat korupsi yang sangat licik yang telah merugikan hasil pertambangan perusahaan dengan jumlah ratusan miliar rupiah, ujar ketua Tim Divisi Investigasi Nasional Lembaga Watch Relation of Corruption (WRC)Ali Sopyan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
