#Korupsi

Dugaan penyimpangan dalam penggunaan batu bara berkalori rendah di lingkungan PT PLN (Persero) kembali mencuat ke publik. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyelidiki praktik yang diduga merugikan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi membenarkan pemanggilan lima anggota DPRD Kota Bekasi untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas Penyidikan kasus dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Alat-Alat Olahraga penunjang masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta yang dirilis dalam sebuah media online, terkait penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di 11 Desa perlu dipertanyakan.

Pasalnya, keputusan untuk menghentikan penyelidikan dengan alasan pengembalian kerugian negara ke kas desa/negara, menimbulkan keraguan terhadap konsistensi penegakan hukum

Kejati Sumsel Sita Rp.506,15 Miliar Bank Plat Merah dari Kerugian Negara 1.3 Triliun,(Kamis,07/08!/2025)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang resmi menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, inisial S, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian keringanan retribusi atas pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Singkawang di kawasan Pasir Panjang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan

Skandal 2,5 M Proyek Tower IAIN Pontianak: Rektor Diduga Terlibat, Akademisi UI hingga Tokoh Kalbar Desak Investigasi Total

Proses persidangan terkait perkara perdata no.383/Pdt.PN bks memasuki babak baru.

Kiky Afrison. SH yang juga lawyer dan kontraktor sudah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi, “Kami menilai majelis hakim PN Bekasi berat sebelah dalam memutus perkara, karena ada yang janggal, tidak sesuai Bukti-bukti, fakta dan saksi di persidangan,” ungkapnya pada sejumblah awak media Rabu 9 April 2025.

Beredar kabar akan adanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Mujahidin, yang direncanakan sebelum Hari Bhakti Adyaksa 2025 pada awal Juli mendatang, memunculkan reaksi keras dari Mantan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. 

Skandal korupsi nilai triliunan rupiah, PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga pada tahun 2023 sebesar Rp193, 7 Triliun.

Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,” jelasnya.