DEPOK, TEMPORATUR.COM Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menambah pembiayaan pembangunan hingga Rp414 miliar dan anggaran pengadaan lahan mencapai Rp 337 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Langkah membebani daerah dengan utang jangka panjang untuk proyek pelebaran jalan ini dinilai kontradiktif dengan komitmen penghematan yang digembar-gemborkan pemerintah. Hal tersebut Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Politik Ley Bolon soroti mengarah pada postur anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok. Di saat Pemkot mengklaim ruang fiskal terbatas hingga harus berutang ratusan miliar, Diskominfo justru mengalokasikan anggaran media dengan angka fantastis mencapai Rp 1.053.060.000 (satu miliar lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah). Kebijakan ini memicu dugaan kuat dari para pengamat anggaran bahwa dana publik sengaja dihamburkan demi kepentingan politis dan pengondisian opini publik (pencitraan). Alokasi anggaran media yang tembus satu miliar rupiah lebih tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat yang harus menanggung beban utang demi […]
