Berita Utama

Surat Akhmad Marjuki dan Penetapan Perbup oleh Dani Ramdan

Penelusuran proses pembentukan kebijakan juga mengarah pada surat Bupati Bekasi bernomor HK.01/2007/Huk tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani Akhmad Marjuki.

Berdasarkan dokumen yang tersedia, surat tersebut menyebut lima rancangan Peraturan Bupati yang telah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya berkaitan dengan perubahan atas Perbup Bekasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Riski Syah Putra Nasution, Direktur Litigasi LBH AMPUH: Aspirasi 18 Desa Bekasi Belum Tuntas, PTUN Jadi Langkah Hukum Konstitusional

Keluarga Alenia Patricia Azzahra Belum Terima Hasil Pemeriksaan Internal Rumah Sakit, Siapkan Tanggapan Hukum

Vonis Rahmat Atong 2,5 Tahun Tuai Kritik, Kuasa Hukum Pertanyakan Keadilan : Pejabat Administratif Menanggung Beban Produk Kebijakan DPRD?

LSM KCBI Soroti Legalitas Kavling Harmoni Hanjawong Village di Sukamakmur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan keputusan terkait pengesahan pengangkatan Bupati Bekasi dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan Kabupaten Bekasi setelah pemberhentian Ade Kuswara Kunang dari jabatan Bupati.

Meluruskan Aspirasi : Perjuangan Kami Berfokus pada Dugaan Cacat Prosedural Pilkades di 18 Desa, Bukan Sengketa Pilkades di 154 Desa

KMP Batu Mandi Terbakar di Perairan Merak, Seluruh Penumpang dan Awak Kapal Dievakuasi

Polda Jabar Ungkap Pabrik Tramadol dan Hexymer di Bandung, Produksi Diklaim Capai 8 Juta Tablet per Hari BANDUNG — TEMPORATUR.COM Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkap dugaan pabrik obat keras ilegal jenis tramadol dan hexymer di kawasan Biz Park Commercial Estate Kopo, Bandung, Jawa Barat. Pabrik tersebut diduga memiliki kapasitas produksi hingga 8 juta […]

Pelapor Kasus Tanah Kas Desa Sumenep Desak Jaksa Agung Evaluasi Penanganan Perkara Berkas Disebut Dikembalikan Empat Kali, Muhammad Sidik Minta Pemeriksaan Internal Kejaksaan SUMENEP — TEMPORATUR.COM Penanganan perkara dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Sumenep yang menyeret nama H. Sugianto kembali menjadi sorotan. Muhammad Sidik, selaku pelapor, meminta Jaksa Agung Republik Indonesia, ST […]