Gabungan Organisasi Mahasiswa”Geruduk” Pemkab Bekasi
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Bupati Bekasi, Kamis (02/04/2026).
Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan saat massa mencoba merangsek masuk melewati gerbang komplek perkantoran Pemkab Bekasi hingga mencapai teras Gedung Bupati.
Aliansi ini merupakan gabungan dari tujuh organisasi kepemudaan besar, yakni HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND. Kehadiran mereka bertujuan untuk menagih janji pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang melanda Kabupaten Bekasi.
Delapan Poin Tuntutan Rakyat
Dalam orasinya, para mahasiswa membawa delapan poin tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, di antaranya:
Perbaikan layanan kesehatan yang lebih inklusif.
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang rusak.
Jaminan hak pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
Pemberantasan praktik korupsi di lingkungan pemda.
Jaminan lapangan kerja bagi warga lokal.
Evaluasi total terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penanganan bencana banjir yang berkelanjutan.
Mosi Tidak Percaya kepada KNPI Kabupaten Bekasi
Ketegangan meningkat ketika massa mendesak untuk bertemu langsung dengan pimpinan daerah. Perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri sebelum ditemui oleh pengambil kebijakan tertinggi di Kabupaten Bekasi.
“Kami mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, dan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menemui kami secara langsung. Jika mereka tidak menemui kami, kami akan tunggu di ruangannya sampai mereka datang,” tegas salah satu orator di tengah massa aksi.
Selain menuntut jawaban dari eksekutif, aliansi Cipayung Plus juga meminta DPRD Kabupaten Bekasi menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan seluruh aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di area Gedung Bupati dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
(Red)
