LSM TRINUSA Geruduk Kantor Pajak hingga Kemnaker, Desak Audit PT Gapura Angkasa dan PT GHM
Gelombang unjuk rasa pecah di tiga titik strategis di Jakarta pada Senin (2/2/2026).Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA bersama para eks pekerja menggelar aksi serentak guna menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan penggelapan pajak yang melibatkan PT Graha Humanindo Manajemen (PT GHM) dan PT Gapura Angkasa.
Massa mengepung kantor pusat PT Gapura Angkasa, gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Langkah turun ke jalan ini diambil setelah berbagai jalur administratif yang ditempuh sebelumnya dinilai buntu.
Empat Tuntutan Krusial
Dalam orasinya, LSM TRINUSA membawa empat poin utama yang menjadi syarat mutlak penyelesaian kasus ini:
Ganti Rugi Materill dan Immateriil
PT GHM didesak segera melunasi kerugian pekerja sesuai dengan surat kuasa hukum dari Adv. Basharuddin, S.H. & Partners.
Pemutusan Hubungan Kerja Sama
Mendesak PT Gapura Angkasa untuk segera memutus kontrak dengan PT GHM atas dasar dugaan pelanggaran hukum.
Audit Ketenagakerjaan
Meminta Kemnaker melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait praktik outsourcing dan pemenuhan hak normatif pekerja pada kedua perusahaan.
Audit Perpajakan
Menuntut DJP RI mengusut tuntas kewajiban PPh Pasal 21 yang diduga digelapkan oleh pihak terkait.
“Kami sudah bersurat berkali-kali namun tidak ada tindakan nyata. Negara harus hadir, jangan biarkan pekerja berjuang sendirian melawan ketidakadilan ini,” tegas salah satu koordinator aksi di lapangan.
Respons Cepat Instansi Terkait
Aksi ini membuahkan hasil awal. Perwakilan massa diterima langsung oleh pihak DJP RI dan Kemnaker RI. Laporan mengenai dugaan penggelapan pajak telah resmi diterima dan dijanjikan akan segera diinvestigasi.
“Laporan kami sudah diterima secara resmi dan dijanjikan akan ditindaklanjuti segera,” ungkap perwakilan TRINUSA dengan nada optimis.
Meski berlangsung tertib di bawah penjagaan ketat kepolisian, LSM TRINUSA menegaskan bahwa ini barulah permulaan. Mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat.
(Sugianto/Red)
