Lampung Utara, temporatur.com -Anggaran Pilkada serentak KPUD Lampung utara Diduga telah terjadi mark-up hampir di setiap kegiatan yang di laksanakan pada secara sistematis baik itu dari penerimaan PPK, PPS, KPPS dan pantarlih dan lainnya
Carut marutnya anggaran kpu Lampung utara hingga anggaran publikasi media baik itu yang memberikan MOU atau pun yang tidak melaksanakan MOU di kpu setempat. Senin 20-01-2025.
Hampir seluruh awak media yang ada di Lampung utara keluhkan anggaran publikasi ini di karena adanya tebang pilih oleh salah satu oknum komisioner kpu yang lama sehingga pembagian anggaran media tidak merata.
Selain itu terkait anggaran lainnya seperti pengadaan gedung untuk pelipatan kertas suara, debat publik dan lainnya itu sangat Miris dugaan korupsi Oleh beberapa Oknum komisioner kabupaten Lampung Utara.
Horison Selaku sekretaris KPUD kabupaten Lampung Utara, saat dimintai keterangan oleh awak media menyebutkan ” saya tidak tau menau terkait anggaran media, tanyakan langsung kepada Tedi, dikarenakan dia yang mengelola anggaran tersebut, saya pening urusan itu dikarenakan saya juga sudah mau pensiun ungkapnya .
Miris dugaan mark’up anggaran pilkada serentak KPUD kabupaten Lampung Utara, wajib untuk aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksanya, mengingat ada beberapa tahapan rapat yang seolah dugaan adanya permainan skandal mark’up anggaran pilkada serentak di KPUD kabupaten Lampung Utara.
Beberapa aitem kejanggalan yang terjadi di KPUD kabupaten Lampung Utara diantaranya adanya carut marut nya realisasi anggaran media seperti..
– Anggaran Media online,Radio yang mana anggarannya mencapai Rp,95.000.000.
– Anggaran Debat publik Rp 200.000.000.
– Anggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara ,sampai penetapan dan pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten Lampung Utara.
Selain itu terkait anggaran lainnya seperti pengadaan gedung untuk pelipatan kertas suara, debat publik dan lainnya itu sangat Miris dugaan korupsi Oleh beberapa Oknum komisioner kabupaten Lampung Utara.
Diminta kepada aparat penegak hukum agar dapat mengkroscek realisasi anggaran di KPUD kabupaten Lampung Utara agar dapat lebih transparansi lagi dan mengindari adanya dugaan mark’up.(TIM)
