Daerah, Ekonomi & Bisnis

Tingkatkan Kewirausahaan,Disnaker Kabupaten Bekasi Kerjasama PT. Nippsiun Indonesia Gelar Pelatihan UMKM

Kabupaten Bekasi || Temporatur.com Dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat untuk berwirausaha, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan PT. Nippisun Indonesia menggelar pelatihan Barista dan Baking di Aula Kantor Kecamatan Cibitung, pada Rabu (07/02/2024). Kegiatan pelatihan tersebut sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi, menyebutkan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi dalam

Daerah

Jaga Kondusifitas Jelang  Pemilu, Kesbangpol Bentuk Forum Ormas Bekasi

Kabupaten Bekasi || Temporatur.com Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi mengadakan acara konsolidasi Organisasi Masyarakat (Ormas) di seluruh Kabupaten Bekasi. Acara tersebut dihadiri oleh 462 perwakilan Ormas dari berbagai segmen dan digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Cikarang Pusat pada Rabu (07/02/2024). Hadir juga Ketua FKUB Kabupaten Bekasi, Prof. Mahmud, dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, KH. Ahmad Ghufron turut memeriahkan acara tersebut. Plt. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Wawan Dirwanto, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya untuk

Nasional, Parlementaria

Revisi UU Desa Akan Disahkan Setelah Pemilu 2024

Jakarta || Temporatur.com Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan disahkan menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. Bamsoet mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan proses pemungutan suara pada masa persidangan mendatang. Bamsoet menjelaskan bahwa revisi UU Desa telah menunjukkan titik cerah melalui kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/). Salah

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.