Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, mengaku “ngiler” melihat para wakil menteri (wamen) yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN
Taput – Temporatur.com |Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp11.349.981.334 bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026). Penyaluran DBH tersebut diterima Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., saat menghadiri Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah […]
Pungutan Liar Berkedok Dana Partisipasi Pilkades , Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Siap Tampung Laporan Jika Ada Bukti Kuat
Dilema Dana Partisipasi Pilkades Sukadarma Rp40 Juta per Balon: Dikembalikan atau Lanjut Digunakan?
JAKARTA, TEMPORATUR.COM Antrean panjang terjadi di Kantor Bappenda Samsat Jakarta Selatan, Senin (31/08/26). Hari ini menjadi hari terakhir program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak pagi, lantai 3 gedung Bappenda Samsat Jaksel dipadati warga yang berburu keringanan. Mereka rela datang jauh-jauh […]
H. Muhammad Siddik, SH : Jangan Sampai Aset Hasil Kejahatan Kembali Dinikmati, Hukum Harus Berpihak pada Keadilan
Pemkab Bekasi Jatuhkan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Produksi PT. Multistrada
Empat Lawang – Sumsel Temporatur.com Ketua Lembaga KPK Anggkat Bicara,Tindak Tegas Oknum Bidan Diduga Berpraktik Izin Bodong SelanjutnyaPanitia Pilkades Sukamulya Kembalikan Dana Partisipasi Balon Rp75 Juta Usai Isu Pungli, Keluhkan Minimnya Anggaran Pilkades 2026Diduga rumah tinggal yang dijadikan tempat praktik Bidan desa atas nama inisial (Y) di desa muara rungga dan Bidan desa atas nama […]
Viral Siswi SMKN BUNGURSARI Kabupaten Purwakarta Melahirkan Diluar Nikah
DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten PALI, Menggelar Pelatihan Jurnalistik Dengan Tema “Belajar Girang Masa Depan Terang”
Lima ( 5 ) Kepala Desa di Sengketakan ke Komisi Informasi Publik ( KIP ) Jawa Barat terkait anggaran Desa
