Presidium Wartawan dan Pemkab Purwakarta Sepakat Tunda Anggaran Media Rp250 Juta demi Transparansi PURWAKARTA –Temporatur.com Semangat transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD menjadi dasar kesepakatan krusial antara Presidium Organisasi Wartawan Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Purwakarta, seluruh pihak sepakat untuk menunda (pending) pencairan anggaran kerja sama media senilai Rp250 juta. Keputusan ini lahir setelah dilakukan audiensi intensif yang melibatkan DPRD Kabupaten Purwakarta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Penundaan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme distribusi anggaran agar lebih adil, tepat sasaran, dan transparan bagi organisasi pers yang bernaung di bawah Presidium. Tiga Poin Utama Evaluasi Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat tiga poin utama yang melandasi penundaan ini: Revisi Regulasi: Peninjauan kembali payung hukum serta Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) kerja sama untuk memastikan prinsip pemerataan antarorganisasi media. Efektivitas Publikasi: Memastikan alokasi dana benar-benar memperkuat fungsi diseminasi informasi […]
Presidium Wartawan dan Pemkab Purwakarta Sepakat Tunda Anggaran Media Rp250 Juta demi Transparansi PURWAKARTA –Temporatur.com Semangat transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD menjadi dasar kesepakatan krusial antara Presidium Organisasi Wartawan Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Purwakarta, seluruh pihak sepakat untuk menunda (pending) pencairan anggaran kerja sama media senilai Rp250 juta. Keputusan ini lahir setelah dilakukan audiensi intensif yang melibatkan DPRD Kabupaten Purwakarta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Penundaan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme distribusi anggaran agar lebih adil, tepat sasaran, dan transparan bagi organisasi pers yang bernaung di bawah Presidium. Tiga Poin Utama Evaluasi Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat tiga poin utama yang melandasi penundaan ini: Revisi Regulasi: Peninjauan kembali payung hukum serta Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) kerja sama untuk memastikan prinsip pemerataan antarorganisasi media. Efektivitas Publikasi: Memastikan alokasi dana benar-benar memperkuat fungsi diseminasi informasi […]










