Daerah

Abaikan Undang-undang KIP, Sekolah SMPN 11 Depok Tutup Akses Wartawan Cek Proyek Rp 836 Juta dari APBN

DEPOK, TEMPORATUR.COM Uang negara dipakai, tapi publik dilarang melihat. Itulah yang terjadi di SMPN 11 Depok. Sejumlah wartawan yang hendak melakukan kontrol sosial ke proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di sekolah tersebut, Rabu (19/08/26), justru diusir secara halus. Alasannya tidak masuk akal: “takut mengganggu tukang” dan “itu instruksi”. Proyek di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos ini bukan proyek kecil. Nilainya Rp836.000.000 dari APBN 2026. Pengerjaan 120 hari kalender, Agustus sampai Desember 2026, oleh pelaksana P2SP. Artinya ini uang rakyat. Logikanya sederhana: kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, untuk apa melarang? Menunjukkan papan nama boleh, tapi melihat prosesnya tidak boleh. Standar ganda macam apa ini? “Kami hanya ingin memastikan anggaran sebesar itu benar-benar dipakai sesuai peruntukan. Bukan mengawasi tukang, tapi memastikan transparansi,” kata salah satu wartawan di lokasi. Yang lebih memprihatinkan, Dinas Pendidikan Kota Depok Bidang Sarpras atas nama Aris bungkam. Konfirmasi via WA tidak digubris sampai berita ini naik. Diamnya pejabat justru menambah […]

Daerah

Wartawan Media Nasional Bertugas Liputan di Pemkot Depok Berada Pada Posisi Dilema, Antara Idealisme atau Materialisme

DEPOK, TEMPORATUR.COM Di era keterbukaan informasi saat ini, kepercayaan publik menjadi aset utama bagi lembaga kementerian dan pemerintah daerah maupun insan pers. Menjaga integritas hubungan antara pejabat publik dan wartawan merupakan bagian penting dari upaya merawat kepercayaan kepada masyarakat. Dengan menempatkan profesionalisme di atas kedekatan personal, persahabatan antara hakim dan wartawan dapat tetap terjalin secara wajar-tanpa mengorbankan independensi peradilan, objektivitas pemberitaan, dan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh saja Kita dan media, sejatinya tak pernah kekurangan bahan berita. Tapi, kenapa banyak media gulung tikar. Apakah karena nasibnya mirip-mirip pengemudi ojek online yang paling terlihat mata dalam bisnis di dunia digital, tapi (nasibnya) jauh dari kata sejahtera. Belum lagi kalau bicara tentang kriminalisasi pekerja pers, dan soal perlindungan hak cipta karya jurnalistik, yang akhirnya disuarakan juga. Sementara, masih di belahan negeri yang sama, ada yang berebut pengaruh dan “perhatian” di otoritas bursa dan pengawas keuangan negara. Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial […]

Daerah

Mati Pajak 2020, Aset Negara Kendaraan Dinas Milik Pemkot Depok Terbengkalai di Balai Rakyat Depok 2

DEPOK, Temperatur.com Publik kembali menyoroti pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Kali ini, sorotan tertuju pada satu unit kendaraan dinas milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok berupa Isuzu berpelat merah yang diduga tidak lagi dimanfaatkan secara optimal dan diketahui masa berlaku pajaknya telah berakhir sejak tahun 2020. Amanatan Wartawan dilapangan, Rabu (01/07/26) kendaraan itu terlihat memprihatinkan terparkir rapi di parkiran tidak beratap yang terletak di halaman gedung Balai Rakyat 2 Sukmajaya Kota Depok tepatnya samping kantor Samsat Kota Depok. Tampak terlihat kondisi kendaraan Dinas Kesehatan Kota Depok itu roda depan kendaraan sudah gembos, pada body bagian belakang mobil ada yang keropos hingga terlihat berkarat. Selain kotor dan berdebu kendaran yang terparkir tersebut masih terlihat melekat nomor polisi khusus berwarna merah yang identik dengan kendaraan dinas pemerintah. Melihat terbengkalainya kendaraan dinas tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Ley Bolon menyayangkan hal tersebut. Sebab, pembelian atau belanja kendaraan menggunakan APBD […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.