Bogor ,-Temporatur.com Hasil investigasi Tim Investigasi Desa Watch LSM-Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) kembali menemukan adanya dugaan penyimpangan atau korupsi Dana Program Ketahanan Pangan Tahun 2023 di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Senin (12/5/2025). SelanjutnyaNegara Rugi, Lingkungan Hancur: Tambang Batu Karang Ilegal di Klapanunggal DisorotPagu dana alokasi dana desa untuk ketahanan pangan 2023 sebesar Rp.300.000.000,- dibelikan sapi sebanyak 7 ekor dan dipelihara oleh Kepala Desa (Kades) Wargajaya H. Ooy Tamimi selama 6 bulan. Karena ada pertanyaan warga, maka pada sekitar bulan April 2024, dari 7 ekor sapi, 1 ekor dinyatakan mati dan 1 ekor tetap dipelihara Kades serta 5 ekor diserahkan ke warga di Kp. Cisinduk RT. 001 RW.003 bernama Emad. Karena keterbatasan ruang kandang Emad menyerahkan 1 ekor sapi untuk dipelihara Taja, sehingga Emad hanya memelihara 4 ekor. Emad dan Taja memelihara sapi selama 11 bulan. SelanjutnyaLSM JaMWas: Bubarkan KPK Bila Tidak Bisa Menahan HL […]
Bogor ,-Temporatur.com Hasil investigasi Tim Investigasi Desa Watch LSM-Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) kembali menemukan adanya dugaan penyimpangan atau korupsi Dana Program Ketahanan Pangan Tahun 2023 di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Senin (12/5/2025). SelanjutnyaNegara Rugi, Lingkungan Hancur: Tambang Batu Karang Ilegal di Klapanunggal DisorotPagu dana alokasi dana desa untuk ketahanan pangan 2023 sebesar Rp.300.000.000,- dibelikan sapi sebanyak 7 ekor dan dipelihara oleh Kepala Desa (Kades) Wargajaya H. Ooy Tamimi selama 6 bulan. Karena ada pertanyaan warga, maka pada sekitar bulan April 2024, dari 7 ekor sapi, 1 ekor dinyatakan mati dan 1 ekor tetap dipelihara Kades serta 5 ekor diserahkan ke warga di Kp. Cisinduk RT. 001 RW.003 bernama Emad. Karena keterbatasan ruang kandang Emad menyerahkan 1 ekor sapi untuk dipelihara Taja, sehingga Emad hanya memelihara 4 ekor. Emad dan Taja memelihara sapi selama 11 bulan. SelanjutnyaLSM JaMWas: Bubarkan KPK Bila Tidak Bisa Menahan HL […]










