Ditjen Hubla Susun Anggaran Bidang Kenavigasian yang Kredibel Dan Akuntabel Jakarta-Temporatur.com || Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktorat Kenavigasian terus berupaya untuk melakukan penyusunan anggaran belanja negara yang kredibel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Kenavigasian saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Pengusulan Kegiatan Bidang Kenavigasian di Bandung, Senin (11/12). SelanjutnyaBela Monica: Meski Dibuat Susah, Kami Tidak Akan Pernah GoyahPada kesempatan tersebut, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro mengatakan, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah dengan memperkuat penganggaran berbasis kinerja, penerapan penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah. “Oleh karena itu, Bimtek ini dilakukan agar sistem penganggaran dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder),” ungkap Budi. Dalam aspek kenavigasian, Budi Mantoro mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan tertib sesuai dengan ketentuan adalah tanggung jawab bersama antara Direktorat Kenavigasian dengan Distrik Navigasi Tipe A kelas I, kelas II dan kelas III serta Distrik Navigasi Tipe […]
Ditjen Hubla Susun Anggaran Bidang Kenavigasian yang Kredibel Dan Akuntabel Jakarta-Temporatur.com || Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktorat Kenavigasian terus berupaya untuk melakukan penyusunan anggaran belanja negara yang kredibel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Kenavigasian saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Pengusulan Kegiatan Bidang Kenavigasian di Bandung, Senin (11/12). SelanjutnyaBela Monica: Meski Dibuat Susah, Kami Tidak Akan Pernah GoyahPada kesempatan tersebut, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro mengatakan, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah dengan memperkuat penganggaran berbasis kinerja, penerapan penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah. “Oleh karena itu, Bimtek ini dilakukan agar sistem penganggaran dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder),” ungkap Budi. Dalam aspek kenavigasian, Budi Mantoro mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan tertib sesuai dengan ketentuan adalah tanggung jawab bersama antara Direktorat Kenavigasian dengan Distrik Navigasi Tipe A kelas I, kelas II dan kelas III serta Distrik Navigasi Tipe […]










