Nasional, Opini

Warga Ber KTP Digital, Meski Tidak Sesuai Domisili Dapat Memberikan Hak Suara Pada Pemilu 2024

Kabupaten Bekasi ||Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, terdapat peraturan baru yang memungkinkan masyarakat yang memiliki KTP Digital, meskipun berbeda domisili dengan tempat mereka tinggal saat ini, tetap diperbolehkan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024. Hal ini merupakan perkembangan signifikan dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang lebih inklusif dan demokratis.

Daerah

Camat Cabangbungin Gelar Rapat Koordinasi Pemilu 2024

Kabupaten Bekasi ||Pada Sabtu 10 Februari 2024, Pemerintah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Pemilu 2024 yang diadakan di Kecamatan Cabangbungin.
Rapat ini dihadiri Muspika Kecamatan Cabangbungin dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Daerah

Camat Karangbahagia Pimpin Apel Siaga Pemilu 2024

Dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang apel Pemilihan Umum ( Pemilu ) tahun 2024 di tingkat Kecamatan Karangbahagia, Camat Karangbahagia Karnadi .S Sos .MM memimpin langsung apel siaga yang di lapangan Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi,pada Sabtu (10/02)

Internasional, Nasional

Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi atas Kematian Adelia Lisao : Keadilan untuk Korban dari NTT

Penang, Malaysia – Temporatur.com Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mengabulkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata kematian mendiang Adelia Lisao, PMI asal NTT yang meninggal pada tahun 2018 karena diduga dianiaya majikan (8/2). Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia. SelanjutnyaGegara Awal Keraguan, Cerita Warga Jakarta yang Berakhir Urus Sertipikat Tanah Tanpa CaloKonsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi. “Hasil sidang ini menunjukkan terdapat keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Wanton. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyampaikan bahwa pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas Pemri sejak awal. Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan PMI secara tidak manusiawi. SelanjutnyaPAC PDI Perjuangan Gelar Jalan Sehat Bersama Warga Kecamatan Ciomas BogorHakim […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.