Warga Kabupaten Bekasi Protes Penggusuran Bangli, Robek Surat Pemberitahuan Didepan Petugas Satpol PP

Warga Kabupaten Bekasi Protes Penggusuran Bangli, Robek Surat Pemberitahuan Didepan Petugas Satpol PP
Keterangan foto: Seorang warga saat menerima pemberitahuan melalui surat oleh Petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi

Warga Kabupaten Bekasi Protes Penggusuran Bangli, Robek Surat Pemberitahuan Didepan Petugas Satpol PP

Bekasi,  – Temporatur.com

Bacaan Lainnya

Sejumlah warga Kabupaten Bekasi yang memiliki dan tinggal di bangunan liar (Bangli) memprotes kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Aksi protes tersebut ditandai dengan penolakan warga terhadap surat peringatan penggusuran hingga merobek surat pemberitahuan yang diterima yang diserahkankan oleh petugas  Satpol PP.

Viral di media sosial salah seorang warga, yang mengaku memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas lahan tempat bangli tersebut berdiri, merasa keberatan dengan langkah Satpol PP yang meminta pembuktian kepemilikan SHM. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan dokumen tersebut, warga tersebut tidak dapat memberikan bukti seperti yang diucapkan.

Kondisi tersebut memicu emosi warga. Mereka mengungkapkan rasa kesal dan marah atas kebijakan penggusuran yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Salah seorang warga bahkan nekat merobek surat peringatan pemberitahuan penggusuran sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan tersebut.

Pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa langkah penggusuran dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah terkait bangunan liar yang berdiri di atas lahan tidak sesuai peruntukannya. “Kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Jika ada bukti kepemilikan yang sah, kami siap melakukan verifikasi lebih lanjut,” ujar salah satu petugas Satpol PP yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, warga meminta agar pemerintah memberikan solusi yang lebih bijak dan manusiawi, terutama bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup di lokasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, dialog antara warga dan pemerintah masih berlangsung untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ini.

(ER~Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *