Ketatnya Pengawasan Kegiatan APBD Pemkab Bekasi Jadi Sorotan LSM
Seluruh kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan ketat pengawasan masyarakat. Deden Guntara, Ketua LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Bekasi, menegaskan pentingnya pengawasan yang serius mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Menurut Deden, peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan konsultan harus dijalankan dengan profesional dan berani menegur apabila kegiatan proyek tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. “Setiap rupiah dari APBD harus dimanfaatkan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Deden Guntara.
LSM JPKP meminta seluruh instansi pemerintah Kabupaten Bekasi yang terlibat dalam penggunaan anggaran, termasuk PPTK, konsultan, dan pengawas internal, untuk memastikan kegiatan proyek berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. “Pengawasan bukan hanya formalitas, tapi harus nyata di lapangan. Jika ada penyimpangan, segera ditegur dan diperbaiki,” tambahnya.
Deden juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarinstansi agar setiap program yang dibiayai APBD dapat memberikan dampak maksimal bagi warga. LSM JPKP berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal seluruh proses penggunaan anggaran hingga selesai.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan seluruh kegiatan APBD Kabupaten Bekasi berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red)
