Presiden Jokowi : Saya Bukan Lurah, Saya Presiden Republik Indonesia

Jakarta || Temporatur.com

Presiden Jokowi dengan rasa kesedihan menyampaikan keprihatinannya terkait dengan fenomena yang terjadi di media sosial saat ini.
Dia mengungkapkan bahwa budaya kesantunan dan budi pekerti luhur mulai menghilang dari masyarakat Indonesa. Presiden mengakui bahwa sebagai pemimpin negara, dia memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan masalah rakyat diseluruh Indonesia.

Presiden menyadari bahwa saat ini, apa pun dapat dengan mudah disampaikan kepada presiden melalui media sosial, baik itu masalah-masalah di masyarakat hingga kemarahan, ejekan, makian, dan fitnahan. Meskipun sebagai Presiden, secara pribadi darinya menerima saja.

Namun, hal yang membuatnya sedih adalah bahwa budaya kesantunan dan budi pekerti luhur nampaknya mulai hilang.

” Ada tanggungjawab besar yang harus di emban permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini apapun bisa disampaikan kepada presiden, dari mulai masalah rakyat dipinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial, sebagai pribadi saya menerima saja, ucapnya.

Presiden Jokowi juga menyinggung tentang panggilan “Pak Lurah” yang sering disebutkan oleh orang-orang dikalangan politisi. Awalnya, dia bingung dan bertanya-tanya siapa Pak Lurah tersebut, karena Panggilan ini menjadi tren di kalangan politisi dan partai politik.

Ternyata “Pak Lurah” tersebut adalah kode untuk merujuk kepada dirinya sendiri,ujarnya dalam pidatonya.

 Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia bukan “pak Lurah, bukan ketua umum partai politik atau koalisi partai politik. Dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Presiden juga mencatat bahwa meskipun belum dimulainya kampanye pemilihan presiden, foto-foto dirinya telah dipasang di berbagai tempat di seluruh wilayah. Namun, foto-foto tersebut bukan hanya foto dirinya sendiri, melainkan juga berisi capres dari partai politik lain. Menurut Presiden, hal ini wajar dan tidak menjadi masalah.

“Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata pak lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang pak lurah, bukan wewenang pak lurah sekali lagi,walaupun pun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden menjadi paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng bahkan, walau kampanye belum dimulai foto saya banyak dipasang dimana- mana, ya saya harus ngomong apa adanya, saya ke propinsi A, e..ada, ke kota B, e..ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan – tikungan desa saya lihat ada juga, tapi bukan foto saya sendirian ada disebelahnya ditaroin capres, ya saya kira menurut saya nggak apa -apa boleh – boleh saja, dari kutipan presiden Jokowi dalam pidatonya, Rabu 16/08/2023.

Pidato tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada rapat sidang paripurna tahunan MPR RI di Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023. Pidato tersebut merupakan pidato kenegaraan yang diungkapkan dalam sidang Paripurna DPR, DPD, dan MPR RI. (SS)