Dugaan ADD Kabupaten Fiktif: Keterangan Camat Tidak Sinkron dengan Pemdes Pantai Sederhana
Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi dengan Pemanfaatan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bela Negara di Desa Pantai Sederhana menjadi sorotan dari pantauan media Temporatur.com.
Menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa Pantai Sederhana tahun 2023 tahap ketiga, anggaran sebesar Rp 82.000.000 telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
Media Temporatur.com telah melakukan penelusuran lebih lanjut dan mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam responsnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pantai Sederhana, Didi Ahyar, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, menyatakan, “Benar ada kegiatan Bimtek di Cikole, Bandung, yang diadakan oleh TNI. Saya sendiri sebagai pesertanya. Namun, sumber anggaran tidak dijelaskan.” (12 Mei 2024).
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media Temporatur.com, Oge El Muchtar, operator desa Pantai Sederhana, juga mengungkapkan, “Benar ada Bimtek Bela Negara dan saya ikut sebagai peserta, tetapi sebagai operator, saya tidak tahu anggaran yang digunakan apakah dari dana desa kabupaten atau bukan. Saya tidak tahu,” tulisnya.
Namun, Kepala Desa Pantai Sederhana, Harun, belum memberikan tanggapan terkait penggunaan dana tersebut ketika dimintai komentar oleh media Temporatur.com.
Camat Muaragembong, Sukarmawan, menegaskan, “Bimtek Bela Negara menggunakan dana desa kabupaten. Dari Dana Desa (Kabupaten), Bang, kegiatannya di Rindam Lembang Bandung kalau nggak salah Kepala Desa dengan 10 orang pegawai desa, 3 hari 2 malam,” ujarnya. (13 Mei 2024).
Namun, berbeda dengan laporan keuangan Desa Pantai Sederhana, ternyata Bimtek Bela Negara menggunakan dana desa APBN. Lalu, di manakah alokasi Dana Desa kabupatennya? Ini patut dipertanyakan.
Ketidakselarasan antara pernyataan Camat Muaragembong dengan laporan keuangan Desa Pantai Sederhana telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Mereka menuntut agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Pantai Sederhana segera dipastikan, guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sesuai dengan harapan masyarakat, diharapkan adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak yang berwenang. **
(ER)
Trending ...
Tinggalkan Balasan
