Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi: Pejabat Jangan Pamer Gaya Hidup, Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat

Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi: Pejabat Jangan Pamer Gaya Hidup, Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat
Keterangan foto: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi: Pejabat Jangan Pamer Gaya Hidup, Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat

Bandung – Temporatur.com

Bacaan Lainnya

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegasnya terhadap gaya hidup mewah para pejabat serta penggunaan anggaran daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah sambutan resmi di hadapan para pejabat dan masyarakat pada peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah”, serta Sosialisasi KUR Perumahan di Sasana Budaya Ganesha ( Sabuga ), Kota Bandung, Kamis (18/9/2025)

“Saya tidak akan pernah tertipu. Ada yang dorongan Rp200 juta, malamnya sudah karaokean, gayanya lebih dulu, kantornya hebat, mobil bagus, istri tambah, tiap minggu ke luar negeri. Saya tahu karakter begitu. Ya sudahlah, bapak-bapak semua pemain, saya pelatih,” ujar Kang Dedi.

Ia menekankan, pejabat tidak boleh memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari jangkauan masyarakat. “Tidak boleh memposting sesuatu yang tidak bisa diikuti rakyatnya. Misalnya belanja di Singapura atau makan di restoran mewah. Itu menimbulkan obsesi berlebihan yang tidak sehat,” katanya.

Kang Dedi juga menyoroti praktik anggaran proyek IT bernilai triliunan rupiah yang menurutnya tidak bermanfaat untuk rakyat kecil. “Dulu ada anggaran IT Rp700 miliar, Rp1,2 triliun, saya hapus. Itu hanya dinikmati segelintir orang atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan rakyat, karena akan memicu konflik sosial,” tegasnya.

Sebaliknya, ia mengalihkan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Ia mencontohkan, anggaran pendidikan yang dulu nihil kini meningkat mendekati Rp1 triliun, infrastruktur yang semula hanya Rp400 miliar kini mencapai Rp3 triliun, penerangan jalan umum dari Rp20 miliar menjadi hampir Rp1 triliun, serta listrik untuk warga miskin dari Rp20 miliar kini Rp450 miliar.

“Saya ancam, kontraktor Jawa Barat yang tidak mengasuransikan pegawainya tidak akan saya bayarkan kontraknya. Asuransi itu akan saya potong dan bagikan langsung ke kuli bangunan,” tegas Kang Dedi.

Menurutnya, sikap tegas tersebut lahir dari pengalaman pribadinya. “Waktu SMA kalau libur saya ikut kerja jadi kuli bangunan. Jadi kalau urusan ngaduk, saya tahu betul. Tidak bisa ditipu,” pungkasnya.

(ER/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *