Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa: Pembangunan Jalan Tidak Tepat Sasaran di Muarabakti
Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa: Pembangunan Jalan Tidak Tepat Sasaran di Muarabakti
Kabupaten Bekasi – Temporatur.com
Pemerintah Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mendapat sorotan publik atas dugaan penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Pembangunan jalan lingkungan di Gang Haji Bitur dinilai asal-asalan dan sangat jauh dari nilai anggaran yang diserap. Laporan keuangan menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 73.517.200 telah dialokasikan untuk proyek tersebut, meskipun investigasi Tim Media Temporatur.com,menemukan fakta yang mencurigakan.
Pembangunan jalan tersebut, yang seharusnya untuk kepentingan umum, ternyata berlokasi di halaman rumah pribadi Haji Bitur, bukan di area pemukiman padat penduduk seperti yang diharapkan. Haji Bitur mengonfirmasi bahwa pembangunan jalan ini bukan atas kebutuhan masyarakat umum, melainkan inisiatif langsung dari kepala desa. “Ini jalan dibangun oleh kepala desa,” ujarnya pada media pada 17 Mei 2024.
Tim Media Temporatur.com telah mencoba mengonfirmasi dugaan ini kepada H.Asmawi, Kepala Desa Muarabakti, melalui pesan WhatsApp, namun tidak ada tanggapan.
Samsul, S.Pd.i, Ketua BPD Desa Muarabakti, saat dikonfirmasi oleh Tim Media Temporatur.com, tentang keberadaan jalan di Gang Haji Bitur melalui pesan WhatsApp, menjawab, “Maaf, iya, kenapa?” tulisnya sambil memberi tanda maaf (28 Agustus 2023).
Analisis hukum menunjukkan bahwa dugaan seperti ini mengundang pertanyaan serius terkait pengelolaan dana publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan seharusnya memenuhi kriteria kebutuhan dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kejanggalan lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan pemukiman padat penduduk mengindikasikan potensi penyalahgunaan dana. Untuk menghindari kasus serupa di masa depan, perlu adanya tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum serta penguatan pengawasan dari masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa serta untuk melindungi kepentingan seluruh warga desa.**
Reporter: ER
