Bekasi – Temporatur.com
Belom Selesai permasalahan gugatan warga terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepala desa pantai mekar Dahlan, kini sudah timbul lagi masalah baru.
Pasca kemunduran sekdes ( NJ ) kini timbul masalah baru terkait pengangkatan sekdes yang baru yang pengangkatannya sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan cacat hukum
Pasalnya ( Rj ) yang baru beberapa hari menjadi staf (pembantu) Kepala urusan pemerintahan kini di angkat menjadi sekdes yang baru dan melangkahi majikannya.
Ketika dikonfirmasi camat muaragembong Dr. H. Sukarmawan M. Pd pihaknya membenarkan dan sudah tiga kali melakukan panggilan
Namun Kades pantai mekar Dahlan belumm bisa hadir untuk klarifikasi.
Ketika tim media mengkonfirmasi SF 43 th Tokoh Masyarakat desa pantai mekar dirinya menduga tindakan serampangan kadesnya merupakan sikap bodoh seorang pemimpin yang tidak paham aturan dan undang-undang Sehingga apapun yang menjadi keputusan adalah tanpa dasar dan tidak melihat urgensinya
” Kami masyarakat sedang melakukan upaya pelaporan ke APH terkait pelanggaran tindak pidana korupsi yang dia (:Dahlan ) lakukan tetapi kini sudah timbul lagi masalah baru imbuhnya.
Kades Dahlan yang kini menjadi perbincangan hangat masyarakat desa pantai mekar dirinya sudah dilaporkan ke APH oleh masyarakatnya yang menamakan dirinya Forum masyarakat desa pantai mekar ( Formades PM) karena selama 7 tahun berjalan dan masuk tahun ke delapan di akhir masa jabatannya, masyarakat tidak merasakan manfaat dari anggaran yang sebegitu besarnya hingga puluhan miliar yang diberikan pemerintah pusat, propinsi kabupaten yang masuk ke rekening desa dan diterima oleh kades.
Hingga berita ini diturunkan Dahlan tidak bisa di hubungi.
