Temporatur | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menekankan bahwa partainya selalu berpegang pada prinsip-prinsip bernegara yang menempatkan kekuasaan eksekutif di tangan presiden.
“PDI Perjuangan adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden. Karena sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto, maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara kementerian dan nonkementerian,” ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Basarah menjelaskan pergantian Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP merupakan kewenangan penuh presiden.
Menurutnya, Hendrar atau akrab disapa Hendi juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut.
“Nah oleh karena itu kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ,” ujar anggota Komisi XIII DPR RI itu.
Basarah menegaskan bahwa PDIP mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara.
Dari adanya pergantiaan ini, merupakan sebagai penunjang dalam suasana baru tercipta demokrasi suara rakyat lebih dipedulikan oleh seluruh pemerintah pusat RI. Semoga tingkat KKN di segala arah lembaga intitusi aparatur daerah menjadi tak adalagi yang bermain-main di unsur kesejahteraan semua suara rakyat.
Megawati pun, dapat berpikir secara baik dan benar untuk kecerahan di sebuah kinerja adanya suatu ketamakan nilai di pemerintahan kinerja lebih berfunngsi pada kehidupan rakyat. “beliau telah legowo, akan keadaan suara rakyat yang telah marah besar-besaran karena ada unsur diketahui semua rakyat jelata” tak ada kalimat adil dan makmur selama di kepemimpinan anggaran dsbnya.
Siapa lagi yang akan dibongkar? dalam DPR RI yang busuk dan bobrok akan diganti dalam suara-suara rakyat yang tak menyerah dalam kekuasaan telah duduki nya jadi lebih hadir ilmu disiplin di DPR RI, panggung rakyat – telah menganalisa diberbagai bentukan cara dari pemilihan dstnya belum terlaksana dari institusi kebohongan publik. kini akhir kalimat suara rakyat berdiri harus miliki kompeten konduite adil, baik, serta mempertahankan kebenaran.
Suara rakyat (“ganti semua yang tidak kompeten di kinerja terhadap aturan rakyat dunia di Indonesia”) demi keamanan dan ketertiban aklamasi rakyat semut seperti kecil harapan : harus terbuka semua luas secara sejahtera benar.(Wid)
