Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Urutan Ketiga 701 Milyar Bekasi - Nasional
Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, mengingatkan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memanfaatkan dana bagi hasil pajak kendaraan ini secara maksimal. Ia menekankan agar anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan demi memastikan jalan-jalan di seluruh wilayah Jawa Barat menjadi lebih mulus dan nyaman bagi masyarakat.
Dalam pertemuan yang direkam dan diunggah, Kang Dedi berbicara langsung dengan pengacara PT TRPN, Deoliva. Saat ditanya oleh Kang Dedi, Deoliva mengakui bahwa pihaknya bersalah atas permasalahan ini. Dengan senyum di wajahnya, Deoliva, seorang pengacara ternama, menyatakan kesiapannya menghadapi konsekuensi.
Kami sebagai warga Kabupaten Bekasi mendesak pihak terkait, aparat penegak hukum untuk membongkar pagar laut di pesisir pantai Tarumajaya, dan mendesak mengungkap legalitas kepemilikan Sertifikat Tanah Laut Tarumajaya,” tegas H. Obing Fachrudin pada Sabtu 25/01/2025.
“Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasinya, artinya sudah melakukan tugasnya. Walaupun kita ketahui bersama KPU (Madina) tidak menindaklanjuti sebagaimana surat rekomendasi soal tidak memenuhi syarat tersebut,” ucapnya.
Pemberitaan mengenai pemasangan pagar tanggul laut di perairan Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, akhirnya menemui titik terang. Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa pagar tersebut harus dibongkar karena tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jawa Barat.
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menempatkan isu disabilitas sebagai prioritas dalam program Asta Cita nya
Siap Kejar Target 2025, BRI Finance Perkuat Strategi di Captive BRI
Kunjungan ini sebagai bagian dari tindak lanjut pembelajaran singkat yang berfokus pada penguatan kapasitas inklusi dalam penanggualangan bencana dan untuk mengevaluasi implementasi ilmu dan strategi yang telah dipelajari selama program Australia Awards Indonesia ( AAI ). Peserta juga ingin melihat secara langsung prinsip-prinsip inklusi disabilitas diterapkan dalam penanganan bencana di NTB. Tim Australia Awards Indonesia bersama peserta pembelajaran singkat (short course) dari berbagai daerah menyampaikan apresiasi atas komitmen BPBD Provinsi NTB dalam menyediakan layanan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Kami tetap akan menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan aksi tersebut, ujar Endang Hidayat ketua DPC LEM SPSI Jakarta Timur
Sebanyak 13 titik masih berada di Badan jalan dan berharap agar tiang listrik tersebut di pindahkan,karena selain mengganggu pengguna jalan juga pada saat nanti ada perbaikan jalan di lokasi tersebut akan menimbulkan Persoalan baru,” ujarnya
LAMPUNG UTARA, temporatur.com – Perjuangan keluarga Almarhum Aap Gunawan mempertahankan hak tanah seluas 114.700 meter persegi di Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya kabupaten setempat perlahan mulai berbuah hasil. Badan Pertanahan Nasional (BPN) didampingi aparat kepolisian mulai melakukan pengukuran tanah yang disebut-sebut telah dikuasai diam-diam oleh oknum anggota DPRD Lampung Utara inisial HS,”Rabu,22/01/2025. Pihak ahli waris yang juga pelapor mengklaim luasan tanah yang tersisa itu belum pernah dijual kepada siapapun termasuk terlapor oknum wakil rakyat inisial HS hingga puncaknya sengketa lahan tak terelakkan. Oknum inisial HS diduga kuat sengaja mengklaim tanah milik keluarga almarhum Aap Gunawan dengan cara menanami bibit Nasional
“Kita tidak akan mentoleransi siapa pun yang melanggar hukum di sektor pertanahan dan kehutanan. Tidak ada perlakuan khusus. Hak atas tanah mereka akan dicabut, dan pemerintah akan mengambil alih untuk kepentingan rakyat.”
Selain itu DPR RI Komisi IV berencana menelusuri Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terkait pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
Tubaba || Temparatur.com Sebagai Mana kita Ketahui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Telah Berulang-ulang Kali Menegaskan Tidak Boleh Menolak Pasien Dalam Keadaan Darurat.Hal Tersebut Berlaku Untuk Semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Baik Pemerintah Maupun Swasta.Rabu,(22/01/2025). Tertuang Dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Menyatakan Bahwa Rumah Sakit Dilarang Menolak Pasien Dalam Keadaan Darurat,Rumah Sakit Juga Wajib Memberikan Pelayanan Untuk Menyelamatakan Nyawa Seseorang. Namun Sayang Diduga Tidak Mengindahkan Intruksi & Arahan Pemerintah Pusat, Rs.Ibu & Anak Ummi Athayya Kabupaten Tulang Bawang Barat Tidak Melakukan Tindakan Sebagai Mana Mestinya Ketika Ada Pasien Dalam Keadaan Darurat Dan Membutuhkan Penanganan Yang Nasional
Kalau ada tunggakan, pihak sekolah bisa menyusun mekanisme penyelesaian secara bertahap dan melibatkan koordinasi dengan tim kami,” ujar Kang Dedi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
