Gerakan Pencopotan Spanduk Mantan Pj Bupati Bekasi Memanas, DPMD Diduga Lamban Keluarkan Edaran Penggantian Gambar Pj Bupati Dedi Supriyadi: Ada Apa???
Gerakan Pencopotan Spanduk Mantan Pj Bupati Bekasi Memanas, DPMD Diduga Lamban Keluarkan Edaran Penggantian Gambar Pj Bupati Dedi Supriyadi: Ada Apa???
Suasana di Kabupaten Bekasi memanas dengan munculnya gerakan pencopotan spanduk dan baleho mantan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, yang tersebar di berbagai wilayah. Aksi ini dipicu oleh pesan berantai di media sosial, di mana beberapa tokoh lokal menyerukan agar spanduk-spanduk tersebut segera dicopot dan digantikan dengan gambar Pj Bupati yang baru, Dr. Dedi Supriyadi.
Salah satu pesan yang tersebar berasal dari akun bernama Den Bagus Hadi Damai yang menyatakan, “Copot, lemparin, buang.. dia udah bukan Pj Bupati,” mengacu pada status Dani Ramdan yang kini tidak lagi menjabat sebagai Pj Bupati. Selain itu, Den Bagus juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak yang masih mempertahankan spanduk Dani Ramdan dengan mengatakan, “Kalau ada oknum yang marah, pentungin rame-rame.”
Di tempat lain, seorang warga yang mengaku telah mencopot spanduk Dani Ramdan di kampungnya menuliskan, “Tuh di kampung saya tadi sudah saya copot.”
Gerakan ini juga mendapat dukungan dari beberapa pihak lainnya, termasuk pengguna akun 54KER4H EL4N9 UT4R4 yang menyuarakan agar spanduk mantan Pj Bupati segera digantikan dengan gambar Pj Bupati Dedi Supriyadi. Mereka juga mempertanyakan sikap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dinilai lamban dalam mengeluarkan edaran resmi kepada para kepala desa untuk mengganti spanduk tersebut.
“Kenapa DPMD tidak segera bikin edaran agar para kades mengganti baleho mantan Pj Dani Ramdan dengan Pj Bupati Dr. Dedi Supriyadi? Ada apa?” tulis Den Bagus dalam pesannya yang penuh tanda tanya.
Gerakan ini mencerminkan ketegangan politik yang masih berlangsung di Kabupaten Bekasi setelah masa jabatan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati berakhir. Masyarakat kini menantikan langkah resmi dari pemerintah daerah untuk meredakan situasi ini, termasuk kebijakan yang lebih tegas terkait penggantian spanduk di wilayah tersebut.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPMD mengenai permintaan edaran terkait pencopotan spanduk tersebut. Publik menantikan langkah konkret dari dinas terkait untuk menyelesaikan polemik ini.**
(Erwin)
